Menteri Sakti soal Pagar Misterius di Laut Tangerang: kalau Tidak Ada Izinnya, Pasti Dicabut

JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono memberikan tanggapan adanya pagar misterius di Laut Tangerang. 

"Kalau tidak ada izinnya, ya itu kita akan memberikan peringatan kepada yang melakukan (pembuatan pagar)," kata Sakti usai meninjau lokasi revitalisasi tambak Pantura yang berada di Desa Sedari, Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Kamis (9/1/2024), via Kompas.com. 

Ia melanjutkan, "(Sanksi lebih lanjut) pasti, dicabut (pagarnya). Artinya yang bangunan-bangunan yang ada di situ ya harus dihentikan."

"Tetapi kalau izin KKPRL (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut) -nya ada, tidak apa-apa mereka jalan terus," tegasnya.

Menurutnya, izin perlu dikantongi sebelum pihak tertentu ingin menggunakan ruang laut. 

Melansir situs Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Tengah, Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KPPRL) merupakan persyaratan dasar bagi perizinan berusaha dan nonberusaha untuk melakukan kegiatan di ruang laut, sebelum akhirnya memasuki perizinan berusaha berbasis resiko pada pemegang kewenangan di berbagai sektor.

Baca Juga: Misteri Pagar Laut 30,16 Km di Tangerang: Siapa di Balik Pemagaran Masif ini?

Sebelumnya, ditemukan pagar misterius sepanjang 30,16 kilometer di Laut Tangerang, Banten. 

Pagar bambu setinggi 6 meter ini membentang dari Desa Muncung hingga Desa Pakuhaji. Di atasnya, dipasang anyaman bambu, paranet, dan diberi pemberat berupa karung berisi pasir.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Ahmad Yohan sempat memberikan tanggapannya terkait pagar misterius ini. 

"Pemerintah harus tegas, bongkar pagar laut yang merugikan warga. Kasihan mereka tidak bisa melaut untuk mencari nafkah," kata Yohan dalam pernyataan yang diterima Tribunnews, Rabu (8/1/2025).

"Masyarakat jangan dirugikan dengan alasan pembangunan. Masyarakatlah yang memiliki negara, bukan satu-dua orang atau perusahaan," tambahnya. 

Baca Juga: Viral! Pria di Pekanbaru Nekat Curi Besi Pagar Pembatas Jalan pada Siang Hari

Tidak hanya itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Banten Eli Susiyanti juga sudah memberikan pernyataan pihaknya, Selasa (7/1/2025). 

Ia mengaku mendapat laporan pagar misterius itu pada (14/8/2024) dan sudah turun ke lapangan pada Senin (19/8/2024) dan menemukan aktivitas pemagaran sepanjang kurang lebih 7 km. 

"Kemudian setelah itu tanggal 4-5 September 2024, kami bersama dengan Polsus dari PSDKP (Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan) KKP dan juga tim gabungan dari DKP (Dinas Kelautan dan Perikanan), kami kembali datang ke lokasi bertemu dan berdiskusi," katanya di Jakarta, Selasa (7/1/2025) via Antara.  

Kemudian, pada Kamis (5/9/2025), ia mengaku pihaknya membagi dua tim untuk terjun ke lokasi dan berkoordinasi dengan camat serta kepala desa daerah itu. 

Namun, hasilnya tidak ada rekomendasi atau izin dari camat maupun desa terkait pemagaran yang ditemukan. 

Ia kembali patroli pada Rabu (18/9/2024) bersama sejumlah pihak. 

"Terakhir kami melakukan inspeksi gabungan bersama-sama dengan TNI Angkatan Laut Polairud, kemudian dari PSDKP, dari PUPR, dari Satpol PP, kemudian dari Dinas Perikanan Kabupaten Tangerang, kami bersama-sama melaksanakan investigasi di sana dan panjang lautnya sudah mencapai 13,12 km, terakhir malah sudah 30 km," ungkapnya. 

Pada kesempatan sama, Himpunan Ahli Pengelolaan Pesisir Indonesia (HAPPI) Rasman Manafii menyatakan, penggunaan ruang laut di atas 30 hari wajib izin, seperti izin Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL).

"Aktivitas di ruang laut yang aturannya itu harus ada KKPRL kalau di atas kegiatan 30 hari," kata Rasman.

Sebab itu, ia mempertanyakan izin KKPRL dari pemagaran laut misterius di wilayah Laut Tangerang itu. Karena ketika tidak mengantongi izin, maka akan dinilai maladministrasi (kelalaian administrasi).