Indonesia Masuk BRICS, Pimpinan Komisi I DPR: Perlu Kita Manfaatkan untuk Angkat Isu Palestina

JAKARTA, KOMPAS.TV - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Budisatrio Djiwandono merespons bergabungnya Indonesia sebagai anggota penuh BRICS, kelompok ekonomi berkembang yang didirikan Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. 

Menurut dia, sebagai negara besar dengan perekonomian yang terus bertumbuh, posisi Indonesia di forum-forum internasional menjadi semakin strategis.

Sehingga, bergabungnya Indonesia dengan BRICS berpotensi menambah pengaruh diplomatik Indonesia, termasuk dalam konteks menyuarakan kemerdekaan Palestina.

“Pengaruh diplomatik Indonesia juga perlu kita manfaatkan dalam mengangkat isu Palestina yang sejalan dengan amanat UUD, termasuk di BRICS,” kata Budisatrio dalam keterangannya, Rabu (8/1/2025). 

Baca Juga: Indonesia Gabung BRICS, Pengamat Ekonomi: Kesempatan Lepas dari Pasar AS dan Eropa

Ketua Fraksi Gerindra DPR RI ini menilai masuknya Indonesia ke BRICS sebagai wujud kalau Presiden Prabowo Subianto selalu menjunjung tinggi politik bebas aktif di dalam strategi politik luar negerinya.

“Fraksi Gerindra tentu menyambut gembira keanggotaan Indonesia dalam BRICS. Karena ini adalah wujud sejati dari falsafah politik luar negeri bebas aktif yang ditekankan oleh Presiden Prabowo Subianto,” ujarnya.

Ia menyebut, keanggotaan penuh Indonesia dalam BRICS berpotensi menciptakan tatanan global yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Terutama di tengah tren geopolitik global yang saat ini cenderung berorientasi pada kepentingan dalam negeri masing-masing negara, alih-alih mendorong kolaborasi ekonomi yang setara dan berkelanjutan.

“Untuk memperkuat peran Indonesia dalam geopolitik global, politik luar negeri kita harus mampu mendorong kolaborasi, bukan konfrontasi," katanya.

"Kita punya kedaulatan untuk menjalin diplomasi dengan semua pihak serta menciptakan relasi yang setara dan saling menguntungkan,” ujar Budisatrio.

Baca Juga: Kemlu: Keanggotaan Indonesia di BRICS Wujud Komitmen pada Tatanan Global yang Berkeadilan

“Maka dari itu, kami mengapresiasi pemerintah yang berhasil menjalankan kedaulatan tersebut demi kepentingan bangsa,” katanya.

Ia mengaku tak setuju dengan anggapan sejumlah pihak, yang menilai bergabungnya Indonesia dengan BRICS merupakan langkah konfrontatif dengan blok ekonomi Barat. Sebab, Indonesia selama ini pun sudah tergabung dengan berbagai forum internasional. 

“Kita juga terlibat aktif dalam forum lain. Artinya, keanggotaan Indonesia di BRICS ini bukan bentuk konfrontasi dengan pihak mana pun. Seperti pesan Presiden Prabowo, bahwa ‘Seribu teman terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak,’ hal ini yang perlu kita pahami dari keterlibatan Indonesia dimana pun nantinya,” ujarnya.

“Kepentingan nasional adalah yang utama. Bahkan ketika kita turut memperjuangkan tatanan yang lebih baik sebagai warga dunia, kita perlu tetap menjadikan kepentingan dalam negeri sebagai acuan dari setiap kebijakan luar negeri. Semangat ini yang tercermin dari keanggotaan Indonesia di BRICS,” imbuhnya.

Sebelumnya, kepastian Indonesia menjadi anggota penuh BRICS diumumkan oleh pemerintah Brasil, yang saat ini memegang presidensi BRICS, pada Senin (6/1/2025) waktu setempat.

Sebelumnya, pencalonan Indonesia sebagai anggota BRICS telah disetujui dalam pertemuan puncak kelompok tersebut pada Agustus 2023.

“Pemerintah Brasil menyambut baik kehadiran Indonesia dalam BRICS,” demikian pernyataan resmi pemerintah Brasil, dikutip dari The Associated Press.

Baca Juga: RI jadi Anggota Penuh BRICS, Ketum Kadin: Momen Bersejarah, Dorong Inovasi dan Lapangan Kerja

Mereka menyoroti posisi strategis Indonesia sebagai negara dengan populasi dan ekonomi terbesar di Asia Tenggara.

"Dengan jumlah penduduk dan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, Indonesia memiliki komitmen yang sama dengan negara-negara anggota lainnya untuk mereformasi lembaga tata kelola global dan memberikan kontribusi positif untuk memperdalam kerja sama Selatan-Selatan," kata pemerintah Brasi.