JAKARTA, KOMPAS.TV - Pemberian tunjangan profesi guru Aparatur Sipil Negara (ASN) dan non-ASN atau honorer menjadi program prioritas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) pada tahun 2025.
Hal itu diungkapkan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Prof. Abdul Mu'ti dalam Taklimat Media Akhir Tahun 2024 Kantor Kemendikdasmen, Jakarta, Selasa (31/12/2024).
"Pemberian tunjangan guru ASN (Aparatur Sipil Negara) daerah yang meliputi tunjangan profesi guru untuk 1.522.727 guru. Dana tambahan penghasilan guru untuk 332.170 guru. Tunjangan khusus guru untuk 62.536 guru," ucap Mu'ti, dikutip dari siaran Breaking News Kompas TV.
Sementara pemberian tunjangan guru non-ASN atau honorer berupa tunjangan profesi untuk 392.802 guru, insentif untuk 57.000 guru, dan tunjangan khusus untuk 28.892 guru.
Baca Juga: Ujian Nasional Akan Kembali Digelar pada 2025? Ini Kata Mendikdasmen
Program prioritas lainnya yakni pelatihan peningkatan kompetensi guru Bimbingan Konseling (BK) untuk 22.080 guru.
Kemendikdasmen juga akan melanjutkan Pendidikan Profesi Guru (PPG) untuk 395.235 guru dalam jabatan dan 19.808 peserta prajabatan.
Berikut daftar program prioritas Kemendikdasmen untuk tahun 2025:
1. Wajib belajar 13 tahun dan pemerataan kesempatan pendidikan.
2. Penyediaan bantuan pendidikan dasar dan menengah bagi 18,59 juta siswa melalui Program Indonesia Pintar.
3. Pemberian bantuan afirmasi untuk siswa daerah 3T dan Papua melalui program beasiswa ADEM bagi 3.879 siswa.
4. Pemberian tunjangan guru ASN (Aparatur Sipil Negara) daerah:
5. Pemberian Tunjangan Guru Non-ASN:
6. Pelatihan peningkatan kompetensi guru BK untuk 22.080 guru.
7. Pendidikan Profesi Guru (PPG) untuk 395.235 guru dalam jabatan dan 19.808 peserta prajabatan.
8. Penyediaan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP):
Baca Juga: Mendikdasmen: Ujian Nasional Siap Secara Konsep, tapi Belum Dilaksanakan di 2025
9. Program revitalisasi pada 10.440 satuan pendidikan (rehabilitasi, penambahan ruang pembelajaran, dan satuan pendidikan baru) untuk mendukung perluasan akses dan penguatan pembelajaran berkualitas, seiring dengan upaya mendorong dampak ekonomi kepada masyarakat.
10. Pendampingan kurikulum, pembelajaran, karakter dan mutu bagi 514 kabupaten/kota dan 38 provinsi, serta fasilitasi penyelenggaraan pendidikan keaksaraan untuk 33.000 orang.
11. Fasilitasi Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI) pada 10.000 lembaga.
12. Implementasi kurikulum nasional di seluruh jenjang dari PAUD sampai menengah di seluruh provinsi dan kabupaten/kota.
13. Penguatan pendidikan karakter bagi siswa jenjang dasar dan menengah.
14. Pengembangan talenta dan prestasi peserta didik, dengan penyelenggaraan 21 ajang talenta nasional dan keikutsertaan dalam 17 ajang internasional.
15. Penyediaan beasiswa prestasi yang di dalamnya terdapat Beasiswa Unggulan, Darmasiswa, dan Beasiswa Indonesia Maju (BIM) sebanyak 7.104 orang pada Belanja Kemendikdasmen, dan 1.366 orang penerima BIM pada Program Kolaborasi LPDP.
16. Satuan pendidikan yang diakreditasi sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP) sebanyak 55.404 lembaga, sebagai rekomendasi dalam penyusunan program perbaikan kualitas satuan pendidikan di Indonesia.
Baca Juga: Mendikdasmen Abdul Mu’ti: Keputusan Zonasi PPDB Akan Diputuskan Dalam Sidang Kabinet
17. Asesmen Nasional dengan cakupan 494.665 satuan pendidikan, untuk memotret kualitas hasil belajar dalam mendorong percepatan perbaikan mutu pendidikan di Indonesia.
18. Penguatan kualitas 2.012 SMK melalui program pusat keunggulan, proyek kreatif dan kewirausahaan, industri 4.0, peningkatan mutu, dan pabrik pembelajaran.
19. Sertifikasi kompetensi dan magang luar negeri bagi 100.750 siswa SMK.
20. Peningkatan keterampilan dan penyegaran keterampilan bagi 10.214 pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan vokasi.
21. Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) dan Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW) bagi 19.699 anak tidak sekolah (ATS).
22. Distribusi 1.530.000 buku bacaan bermutu ke 5.100 SD dengan literasi rendah.
23. Pembinaan 1.402 lembaga (pemerintah, pendidikan, swasta) untuk pengutamaan bahasa Indonesia.
24. Bantuan pemerintah untuk 200 komunitas literasi dan sastra.
25. Fasilitasi program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) di 56 negara dan 408 lembaga.
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.