Said Didu Dipolisikan terkait Kritik Proyek PSN PIK 2, Ini Kata Kuasa Hukum

JAKARTA, KOMPAS.TV - Mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Said Didu dilaporkan ke polisi buntut kritik terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.

Kapolres Tangerang, Kombes Pol Baktiar Joko Mujiono membenarkan hal tersebut.

"Betul (ada laporan ke Said Didu)," kata Baktiar, Senin (18/11/2024), dikutip dari Tribunnews.

Sementara itu, tim kuasa hukum Said Didu mengecam pelaporan terhadap kilennya tersebut dan menilai hal itu merupakan upaya kriminalisasi.

"Sejak awal, rangkaian proses hukum terhadap Said Didu ini kami duga bertujuan untuk membungkam kritik keras Said Didu terhadap implementasi kebijakan Proyek Strategis Nasional Pantai Indah Kapuk 2," kata tim kuasa hukum Said Didu dalam rilis pers, Senin. 

Pelaporan tersebut juga dinilai sebagai wujud pelanggaran HAM dan hak konstitusional Said Didu sebagai warga negara.

Tim kuasa hukum menyebut, kritik Said Didu merupakan kepeduliannya terhadap kepentingan publik.

Terlebih kritik tersebut hal yang lumrah dalam negara yang demokratis.

Mereka lalu menyoroti soal pelaporan yang dilakukan Maskota yang juga Kepala Desa Belimbing, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang.

Baca Juga: Polisi Tangkap 3 Buron, Tersangka Kasus Judol Pegawai Komdigi Jadi 22 Orang

"Jika dicermati, tidak ada relevansi antara pernyataan Said Didu dengan Maskota. Dalam berbagai pernyataannya mengenai PSN PIK-2, Said Didu bahkan tak sekalipun pernah menyebut nama Maskota," jelasnya.

Oleh sebab itu, mereka menilai tidak ada kerugian materiil maupun immateriil yang dialami Maskota sebagai pelapor.

Lebih lanjut, mereka menyatakan, pernyataan Said Didu tak memuat tendensi SARA maupun kebohongan.

Apalagi kerusuhan atau keonaran yang timbul dalam kehidupan sosial masyarakat sebagaimana yang dituduhkan.

Mereka pun menyoroti soal pasal yang dilaporkan oleh pelapor.

Diketahui, Said dilaporkan terkait Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 28 ayat (3) UU ITE, serta Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP.

"Penerapan pasal-pasal tersebut bertentangan dengan SKB antara Menkominfo RI, Kapolri, dan Jaksa Agung mengenai Pedoman Implementasi UU ITE disebutkan mengenai pentingnya pembuktian motif dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE yang harus betul-betul membangkitkan permusuhan atas dasar SARA," tegasnya.

"Begitu pula dalam Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU ITE dan kaidah hukum dalam Putusan MK Nomor 78/PUUXXI/2023 yang pada pokoknya menyatakan bahwa "kerusuhan" atau “keonaran” adalah kondisi yang mengganggu ketertiban umum di ruang fisik, bukan kondisi di ruang digital/siber," sambungnya.

Tim pengacara pun menilai seharusnya hal tersebut tidak langsung dilaporkan ke kepolisian, melainkan lebih mengedepankan upaya klarifikasi ataupun mediasi.

Baca Juga: Polisi Periksa Pengendara Mobil yang Letupkan Senpi di Cinere: Punya Izin Kepemilikan