Pengamat Politik Ini Sebut Kabinet Prabowo-Gibran Masih Berat untuk Memberangus Korupsi

JAKARTA, KOMPAS TV- Pemberantasan korupsi dinilai menjadi tantangan paling berat dalam pemerintahan Presiden-Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka ke depan.

Terlebih, praktik rasuah di Indonesia sudah menjadi penyakit yang sulit diobati.

Dalam analisisnya, Pengamat Politik Pieter C. Zulkifli mengatakan jika birokrasi di Indonesia terlalu berbelit-belit dan kebijakannya hanya menguntungkan segelintir elite politik dan pengusaha besar. Hal ini juga yang menciptakan ketimpangan sosial yang semakin lebar.

Baca Juga: Ternyata, Budi Gunawan Ikuti Pembekalan Calon Menteri Kabinet Prabowo Gibran di Hambalang Bogor

"Uang negara yang seharusnya dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan malah banyak tersedot ke kantong-kantong pribadi. Akibatnya, rakyat kecil semakin terpuruk dalam kemiskinan," kata Pieter dalam keterangannya, Rabu (16/10/2024).

Menurut dia, jika korupsi yang telah mengakar di berbagai lapisan pemerintahan menjadi salah satu tantangan terbesar bagi pemerintahan Prabowo. Prabowo dan Gibran berhadapan dengan tuntutan besar untuk membersihkan birokrasi yang kotor dan mengakhiri praktik korupsi yang merugikan rakyat.

Tidak hanya itu, ia menilai Prabowo-Gibran dihadapkan pada tugas berat untuk memulihkan kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan. Dalam konteks ini, kabinet yang akan dibentuk harus berisi individu-individu yang tidak hanya kompeten, tetapi juga memiliki integritas tinggi.

"Masyarakat mendambakan para pemimpin yang tidak hanya pandai berbicara, tetapi juga mampu mengambil tindakan nyata dalam memberantas korupsi dan memperbaiki birokrasi yang rusak," kata dia.

Dia mengingatkan kembali bahwa publik tengah memelototi susunan kabinet baru, khususnya menanti realisi janji Prabowo yang ingin mengisi kursi menterinya dengan sosok-sosok profesional. 

Dirinya pun menyoroti langkah Prabowo yang memanggil para calon menteri dan Kepala Lembaga ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta, dalam sepekan jelang pelantikannya sebagai Presiden periode 2024-2029. Salah satu yang paling disorot ialah upaya Prabowo membentuk kabinet Zaken.

"Prabowo telah berjanji akan membentuk kabinet zaken, kabinet yang diisi oleh individu-individu profesional dan ahli di bidangnya. Mengingat tantangan dalam negeri dan regional yang semakin kompleks," kata mantan Ketua Komisi III DPR RI tersebut.

Menurut dia, kehadiran tokoh-tokoh berkompeten di kabinet menjadi kebutuhan yang paling mendesak. Sekalipun, realitas politik Indonesia sering kali membuat lebih rumit.

Dia menyinggung soal banyaknya tokoh politik dari partai pendukung maupun oposisi yang hadir dalam pertemuan di Kertanegara tersebut.

"Di tengah kondisi seperti ini, apakah janji zaken kabinet akan tetap terjaga, ataukah kompromi politik akan menjadi penentu utama?" ucapnya.

Di sisi lain, Pieter Zulkifli berpandangan jika kompromi politik, terutama dalam pembentukan kabinet adalah praktik yang wajar dalam demokrasi. Mengelola negara dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa dan beragam tantangan politik memerlukan stabilitas yang seringkali dicapai melalui perjanjian politik.

Namun, dia mengingatkan bila rakyat berharap kompromi itu dilakukan demi kepentingan bangsa, bukan untuk kepentingan segelintir elite.

"Sayangnya, sejarah panjang Indonesia yang diwarnai oleh praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme, masih membekas hingga kini. Sementara, biaya hidup yang tinggi, pendidikan mahal, dan lapangan pekerjaan yang sulit ditemukan merupakan realitas yang menghantui banyak rakyat kecil. Janji-janji perubahan seringkali terkikis oleh kepentingan pribadi dan politik sempit," kata Pieter Zulkifli.

Dia mengatakan mimpi Indonesia maju seringkali hancur di tangan oknum elite yang serakah. Bahkan lembaga-lembaga hukum yang seharusnya berperan sebagai penjaga moral bangsa terkadang turut serta dalam praktik-praktik kotor ini.

Dalam situasi seperti ini, kata dia, harapan rakyat terhadap pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran semakin membesar. Pieter Zulkifli menuturkan rakyat sudah lama berharap bahwa pemimpin baru bakal mampu membentuk kabinet yang tidak hanya terdiri dari politisi atau loyalis partai, tetapi juga diisi oleh orang-orang dengan kompetensi dan kapabilitas yang jelas.

Pieter juga menyebut munculnya kabinet zaken tidak lepas dari ketidakpuasan terhadap komposisi kabinet di masa-masa sebelumnya. 

Salah satunya, yang kerap dinilai sebagai bagi-bagi kekuasaan antar partai politik tanpa mempertimbangkan kebutuhan bangsa akan profesionalisme. 

Baca Juga: Akankah PDIP Dapat Jatah di Kabinet Prabowo? Sufmi Dasco: Waktu Pemanggilan Menteri Belum Usai

"Prabowo Subianto, sebagai figur yang dikenal tegas, memiliki tugas berat untuk memilih jajaran menterinya yang mampu menghadapi situasi global yang penuh ketidakpastian. Kenaikan harga pangan, krisis energi, serta ancaman resesi global menuntut pemerintah baru untuk mengambil kebijakan yang tidak hanya populis, tetapi juga efektif dan solutif. Inilah saatnya Prabowo dan Gibran menunjukkan bahwa mereka serius dalam membentuk zaken kabinet yang berfokus pada hasil, bukan sekadar popularitas," papar dia.