Koalisi Organisasi Pers Sebut Harus Jaga Demokrasi dari Krisis Konstitusi dan Ancaman Oligarki

Tujuannya supaya publik tidak salah pilih dalam memilih calon pemimpinnya.

"Mereka yang terpilih, haruslah para pemimpin yang berintegritas, menjunjung tinggi demokrasi dan memiliki akhlak yang amanah," ujarnya.

Sementara itu, Koalisi Lintas Organisasi Pers mengeluarkan seruan keras terhadap upaya kelompok elit kekuasaan yang berusaha merongrong konstitusi untuk kepentingan pragmatisme kekuasaan. 

Dalam press release mereka, koalisi ini menyoroti bagaimana upaya penganuliran dua putusan MK melalui proses legislasi kilat rancangan undang-undang Pilkada, menunjukkan gejala krisis konstitusi yang semakin nyata.

Koalisi ini juga mengingatkan, tindakan serupa sebelumnya telah terjadi, seperti dalam pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja dan UU Minerba, yang dilakukan tanpa asas transparansi dan partisipasi masyarakat. 

Mereka menegaskan, demokrasi Indonesia terancam dan pers wajib melontarkan kritik tajam terhadap pemerintahan untuk menjaga masa depan kebebasan dan demokrasi.

"Pada situasi saat ini, pers profesional harusnya melontarkan kritik tajam terhadap pemerintahan demi menjaga masa depan kebebasan dan demokrasi," bunyi pernyataan mereka.

Menurutnya, rezim pemerintahan Jokowi memang tidak membredel media.

Namun banyak praktek selama ini justru mengancam kebebasan pers, berpendapat, dan berekspresi.

Seperti kekerasan terhadap jurnalis yang terus meningkat, represi kritik di ranah digital, hingga upaya-upaya “membeli” ruang redaksi untuk membangun citra positif pada kebijakan kontroversi yang ditentang oleh rakyat.

Dalam situasi politik yang semakin kisruh, baik IJTI maupun Koalisi Lintas Organisasi Pers mengingatkan pemerintah untuk menjamin perlindungan bagi media dan jurnalis dalam menjalankan tugas mereka. 

Perlindungan ini mencakup kebebasan berpendapat dan berekspresi, baik di ruang fisik maupun digital.

Dengan demikian, pers diharapkan dapat terus menjalankan fungsinya dengan penuh integritas dan keberanian, demi masa depan demokrasi yang lebih baik. 

Baca Juga: PDIP soal Proses Cepat Revisi UU Pilkada di DPR: Ini Maunya Istana, Mereaksi Putusan MK No 60