Majelis Tarjih Muhammadiyah Terbitkan Fatwa Pengelolaan Tambang: Minimalkan Kerusakan Alam

YOGYAKARTA, KOMPAS.TV - Majelis Tarjih dan Tajdid Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah menerbitkan fatwa tentang Pengelolaan Pertambangan dan Urgensi Transisi Energi Berkeadilan.

Mengutip keterangan tertulis yang diterima redaksi Kompas.TV, Minggu (28/7/2024), terdapat sembilan poin pada fatwa yang ditandatangani oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir dan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti tersebut.

Poin pertama menyebutkan bahwa pertambangan sebagai aktivitas mengekstraksi energi mineral dari perut bumi masuk dalam kategori muamalah atau perkara-perkara duniawi, yang hukum asalnya adalah boleh, sampai ada dalil, keterangan, atau bukti yang menunjukkan bahwa ia dilarang atau haram.

Baca Juga: Ketum PP Muhammadiyah Sebut Tawaran Pengelolaan Tambang Dikaji Lebih dari 2 Bulan

Poin kedua fatwa tersebut mencantumkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 tentang bumi, air, dan kekayaan alam yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

“Bahwa sesuai kewenangannya, pemerintah sebagai penyelenggara negara memberikan kesempatan kepada Muhammadiyah, antara lain karena jasa-jasanya bagi bangsa dan negara, untuk dapat mengelola tambang untuk kemandirian dan kesejahteraan masyarakat,” demikian tertulis dalam keterangan itu.

Fatwa itu juga menjelaskan bahwa keputusan Muktamar ke-47 Muhammadiyah di Makassar 2015 mengamanatkan kepada PP Muhammadiyah memperkuat dakwah dalam bidang ekonomi.

“Pada tahun 2017, Muhammadiyah telah menerbitkan Pedoman Badan Usaha Milik Muhammadiyah (BUMM) untuk memperluas dan meningkatkan dakwah Muhammadiyah di sektor industri, pariwisata, jasa, dan unit bisnis lainnya.”

Keempat, Muhammadiyah berusaha semaksimal mungkin dan penuh tanggung jawab melibatkan kalangan profesional dari kalangan kader dan warga persyarikatan, serta warga sekitar dalam mengelola tambang.

“Sinergi dengan perguruan tinggi, serta penerapan teknologi yang meminimalkan kerusakan alam.”

Selain itu, Muhammadiyah juga memiliki SDM yang di bidang pertambangan serta sejumlah Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang memiliki Program Studi Pertambangan.

“Usaha tambang dapat menjadi tempat praktik dan pengembangan entrepreneurship yang baik,“ lanjut keterangan tersebut.

Muhammadiyah juga akan bekerja sama dengan mitra yang berpengalaman mengelola tambang, memiliki komitmen dan integritas yang tinggi, dan keberpihakan kepada masyarakat.

Keenam, pengelolaan tambang oleh Muhammadiyah dilakukan dalam batas waktu tertentu dengan tetap mendukung dan melanjutkan usaha-usaha pengembangan sumber-sumber energi yang terbarukan, serta membangun budaya hidup bersih dan ramah lingkungan.

Baca Juga: Ditunjuk Jadi Ketua Tim Pengelola Tambang Muhammadiyah, Ini Respons Muhadjir Effendy

“Pengelolaan tambang disertai dengan monitoring, evaluasi, dan penilaian manfaat dan mafsadat (kerusakan) bagi masyarakat. Apabila pengelolaan tambang lebih banyak menimbulkan mafsadat, maka Muhammadiyah secara bertanggung jawab akan mengembalikan ijin usaha pertambangan kepada Pemerintah.”

Pengembangan tambang oleh Muhammadiyah diusahakan dapat menjadi model usaha not for profit.

“Di mana keuntungan usaha dimanfaatkan untuk mendukung dakwah dan amal usaha Muhammadiyah serta masyarakat luas.”