Daerah Bebas Malaria Bertambah 17, Kemenkes: Penyakit Menular Butuh Perhatian Bersama

JAKARTA, KOMPAS.TV- Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Hartono menyatakan jumlah kabupaten/kota yang telah bebas dari penyakit malaria bertambah sebanyak 17. 

Hal itu ditandai dengan penyerahan sertifikat eliminasi malaria kepada perwakilan daerah-daerah tersebut pada puncak peringatan Hari Malaria Sedunia tahun 2024 di Jakarta, Senin (24/6/2024).

Adapun 17 kabupaten/kota tersebut, yaitu Kabupaten Nias, Kota Gunung Sitoli, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Lahat, Kabupaten Muara Enim, Kota Bandar Lampung, dan Kabupaten Linggar. 

Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Belu, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Kayoung Utara, Kabupaten Melawi, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Poso, Kabupaten Pegunungan Arfak, dan Kabupaten Tebo.

Baca Juga: Kemenkes Ingatkan Masyarakat Waspada DBD Saat Kemarau Juli-Agustus

"Saya ucapkan selamat kepada 17 kabupaten/kota yang telah berhasil mengeliminasi malaria di wilayahnya masing-masing dan dapat menjadi inspirasi bagi kabupaten/kota lain untuk melakukan hal yang sama," kata Dante, dikutip dari siaran pers. 

Ia menjelaskan, pemberian sertifikat eliminasi malaria merupakan bentuk penghargaan dan apresiasi dari pemerintah pusat atas kerja keras daerah dalam menanggulangi penyakit tersebut di wilayahnya masing-masing.

Ia juga mengingatkan bahwa malaria adalah salah satu penyakit menular yang membutuhkan perhatian bersama. Pasalnya, prevalensi malaria di tingkat global maupun nasional, cukup tinggi. 

Berdasarkan data World Malaria Record tahun 2023, diperkirakan terdapat 249 juta kasus malaria di seluruh dunia.

Di Asia, Indonesia menempati urutan kedua dengan kasus malaria terbanyak setelah India, dengan 1,1 juta kasus pada tahun 2023.

Baca Juga: Kemenkes Mau Naturalisasi Dokter Asing, Ini Alasan dan Penjelasannya

"Provinsi Papua, Papua Tengah, dan Papua Selatan merupakan provinsi dengan kasus malaria tertinggi dan menyumbang 86 persen dari total kasus malaria di Indonesia," ujar Dante. 

Hingga tahun 2023, sebanyak 389 kabupaten/kota telah mencapai tahap Pemeliharaan atau Bebas Malaria.

Pada tahun ini, sejalan dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, ditargetkan sebanyak 408 kabupaten/kota di Indonesia dapat terbebas dari malaria.

Untuk mencapai target tersebut, setidaknya ada 5 strategi yang dilakukan pemerintah. Pertama, menerbitkan kebijakan yang komprehensif dan menyeluruh, mencakup peningkatan deteksi, penemuan kasus, dan diagnostik.

Kedua, peningkatan surveilans. Ketiga, pemberian pengobatan. Keempat, pengendalian faktor risiko. Kelima, pemberdayaan peran swasta dan masyarakat. 

Baca Juga: Harga BBM dan Listrik Bakal Naik pada Juli 2024? Begini Kata Menteri ESDM

"Upaya ini dilakukan untuk memperkuat komitmen kita dan mewujudkan Indonesia bebas Malaria tahun 2030. Hanya tinggal 6 tahun lagi waktu yang kita miliki," ucapnya. 

Pada kesempatan yang sama, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kementerian Kesehatan Imran Pambudi menjelaskan, 17 kabupaten/kota yang berhasil meraih sertifikat eliminasi malaria diukur berdasarkan beberapa tahapan.

Tahapan itu dimulai dari penilaian mandiri (self assessment) terhadap 11 indikator yang ditetapkan dalam mencapai eliminasi malaria serta pemenuhan terhadap 3 indikator utama sebagai syarat mutlak. 

Tiga indikator mutlak tersebut, yakni Annual Parasite Incidence (API) kurang dari 1 per 1000 penduduk, positivity rate kurang dari 5 persen, dan tidak ada kasus indigenous. 

Baca Juga: Prabowo Sepakat Program Makan Bergizi Gratis Dilakukan Bertahap, Tahun Depan Anggarannya Rp71 T

“Tiga indikator tersebut harus dipertahankan selama 3 tahun berturut-turut,” terangnya. 

Berdasarkan penilaian independen oleh Tim Eliminasi Malaria Pusat yang dilakukan sejak tahun 2023 hingga Mei 2024, ditetapkan 17 kabupaten/kota tersebut telah berhasil bebas dari malaria.