PDIP Tak Setuju Wacana Pemilihan Presiden Kembali Dipilih oleh MPR, Hasto Ungkap Pesan Megawati

JAKARTA, KOMPAS TV - PDI Perjuangan atau PDIP tak setuju dengan usulan pemilihan presiden (pilpres) kembali dipilih oleh MPR RI. 

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto mengungkapkan pesan ketua umumnya, Megawati Soekarnoputri, untuk menjaga dan mempertahankan sistem pilpres agar tetap dipilih secara langsung oleh rakyat. 

"Ibu Megawati sudah menegaskan bahwa ketika pemilu dilaksanakan secara langsung, dan kedaulatan rakyat itu dikembalikan susah payah," kata Hasto di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, Kamis (6/6/2024). 

Baca Juga: Ketua MPR RI Bamsoet akan Pisahkan Kementerian PUPR Jadi 2 Kementerian Tersendiri

Menurut Hasto, segala bentuk dugaan kecurangan yang terjadi dalam Pilpres 2024, solusinya bukan dengan mengubah sistem pemilihan. 

Apalagi, ketika dirinya mempermasalahkan dugaan kecurangan dalam pelaksanaan pesta demokrasi tersebut, malah akan dijerat pidana. Misalnya, seperti pelaporannya di Polda Metro Jaya. 

"Ketika mempersoalkan itu (dugaan kecurangan Pilpres 2024) konsekuensinya, lalu saya dianggap menyebarkan berita bohong," ucap Hasto.

"Kemudian muncul panggilan-panggilan (dari aparat  penegak hukum) yang sebenarnya muatan politiknya sangat kuat. Itu pasal-pasal kolonial yang kemudian mengurung kebebasan berbicara."

Selain itu, Hasto menyebut, pernyataannya yang dinilai bermasalah merupakan produk jurnalistik. Tak sepantasnya dilaporkan ke polisi.

"Apalagi ini berkaitan dengan produk jurnalistik. Jadi, bayangkan buat teman-teman pers nanti tidak bebas lagi, karena bisa dikriminalisasi, padahal itu ranah dewan pers." ujarnya.

"Ini pendidikan politik untuk rakyat. Ketika berjuang kebenaran harus dilihat subtansi kebenarannya dulu, bukan hukumnya yang dipakai untuk alat intimidasi." 

Hasto berharap wacana amendemen UUD 1945 untuk mengubah sistem pilpres diurungkan. 

"Sehingga jangan tergesa-gesa mengambil keputusan. Jadi tesa antitesa harus connect, dan harus sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh para pendiri bangsa kita," katanya. 

Sebelumnya, Mantan Ketua MPR periode 1999-2004 Amien Rais mengaku setuju jika sistem pilpres dikembalikan ke MPR seperti sebelum era reformasi. 

Hal itu ia sampaikan usai bersilaturahim dengan pimpinan MPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (5/6/2024). 

Amien mengaku naif ketika dulu mengubah sistem pemilihan presiden dari tidak langsung menjadi langsung, dengan harapan dapat menekan terjadinya politik uang. 

"Jadi mengapa dulu saya selaku ketua MPR itu, melucuti kekuasaannya sebagai lembaga tertinggi yang memilih presiden, dan wakil presiden, itu karena penghitungan kami dulu perhitungannya agak naif," kata Amien.

"Sekarang saya minta maaf. Jadi dulu, itu kita mengatakan kalau dipilih langsung one man one vote, mana mungkin ada orang mau menyogok 120 juta pemilih, mana mungkin? Perlu puluhan mungkin ratusan triliun. Ternyata mungkin. Nah itu." 

Baca Juga: Saran Presiden Jokowi soal Wacana Amendemen UUD 1945 Usulan MPR

Amien pun setuju jika UUD 1945 kembali diamendemen untuk mengubah aturan pilpres. 

"Itu (politik menyogok) luar biasa. Jadi sekarang kalau mau dikembalikan dipilih MPR, mengapa tidak?" ujarnya.