JAKARTA, KOMPAS TV - PDI Perjuangan atau PDIP tak setuju dengan usulan pemilihan presiden (pilpres) kembali dipilih oleh MPR RI.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto mengungkapkan pesan ketua umumnya, Megawati Soekarnoputri, untuk menjaga dan mempertahankan sistem pilpres agar tetap dipilih secara langsung oleh rakyat.
"Ibu Megawati sudah menegaskan bahwa ketika pemilu dilaksanakan secara langsung, dan kedaulatan rakyat itu dikembalikan susah payah," kata Hasto di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, Kamis (6/6/2024).
Baca Juga: Ketua MPR RI Bamsoet akan Pisahkan Kementerian PUPR Jadi 2 Kementerian Tersendiri
Menurut Hasto, segala bentuk dugaan kecurangan yang terjadi dalam Pilpres 2024, solusinya bukan dengan mengubah sistem pemilihan.
Apalagi, ketika dirinya mempermasalahkan dugaan kecurangan dalam pelaksanaan pesta demokrasi tersebut, malah akan dijerat pidana. Misalnya, seperti pelaporannya di Polda Metro Jaya.
"Ketika mempersoalkan itu (dugaan kecurangan Pilpres 2024) konsekuensinya, lalu saya dianggap menyebarkan berita bohong," ucap Hasto.
"Kemudian muncul panggilan-panggilan (dari aparat penegak hukum) yang sebenarnya muatan politiknya sangat kuat. Itu pasal-pasal kolonial yang kemudian mengurung kebebasan berbicara."
Selain itu, Hasto menyebut, pernyataannya yang dinilai bermasalah merupakan produk jurnalistik. Tak sepantasnya dilaporkan ke polisi.
"Apalagi ini berkaitan dengan produk jurnalistik. Jadi, bayangkan buat teman-teman pers nanti tidak bebas lagi, karena bisa dikriminalisasi, padahal itu ranah dewan pers." ujarnya.
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.