Kritik Pengelolaan Anggaran, Anggota Komisi X Ingin Kemendikbudristek Diperiksa KPK

Ia kemudian kembali meminta pimpinan komisi agar memberikan rekomendasi kepada KPK untuk memeriksa Kemendikbudristek. 

“Saya setuju KPK memberikan rekomendasi, bila perlu kita berikan rekomendasi kepada KPK periksa Kemendikbud, biar kita lihat siapa yang bobrok, siapa yang mencintai negeri ini sebetulnya, wakil rakyatkah atau mereka,” tuturnya.

Baca Juga: Reaksi Mendikbudristek Nadiem Makarim usai Dengar Ragam Kritik Anggota Komisi X DPR

Dalam rapat kerja tersebut, Kemendikbudristek mengusulkan tambahan anggaran tahun 2025 sebesar Rp25 triliun. Sekretaris Jenderal Kemendikbud Ristek Suharti mengatakan, usulan itu lantaran pagu indikatif anggaran 2025 turun dari 2024. 

"Terjadi penurunan yang signifikan pagu berjalan 2024 sekitar Rp101,3 triliun, sementara pagu indikatif tahun 2025 baru mencapai Rp83 triliun," ujar Suharti seperti dikutip dari Kompas.com.

Suharti pun mengusulkan agar ada tambahan Rp25 triliun untuk menunjang dan memastikan semua program yang dilakukan bisa berjalan dan ditingkatkan. 

Ia memaparkan, dari anggaran 2025 sebesar Rp83,19, akan dialokasikan sebanyak Rp41,5 triliun ditujukan untuk pendanaan wajib seperti Program Indonesia Pintar (PIP). 

Kemudian Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, aneka tunjangan guru non-PNS, tunjangan profesi dosen dan guru besar non-PNS dan, biaya operasional PTN pendidikan tinggi dan vokasi. 

Baca Juga: Polemik Uang Kuliah Mahal, Nadiem Makarim Jelaskan ke DPR Prinsip UKT Subsidi Silang

Sedangkan sebesar Rp12,19 triliun untuk program prioritas seperti platform Merdeka Belajar, Kurikulum Merdeka, asesmen nasional, pendampingan sekolah penggerak.

Lalu, pendanan Guru Penggerak, SMK Pusat Keunggulan, pendidikan karakter, program literasi bahasa dan kesastraan, tugas dan fungsi reformasi birokrasi dan tata kelola.