Putusan MA Soal Syarat Usia Cagub-Cawagub Dianggap Muluskan Kaesang Maju Pilkada? Ini Jawaban Jokowi

MA memerintahkan KPU RI untuk mencabut Pasal 4 Ayat (1) huruf d PKPU Nomor 9 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tersebut.

Dengan demikian, seseorang dapat mencalonkan diri sebagai calon gubernur dan wakil gubernur apabila berusia minimal 30 tahun dan calon bupati dan wakil bupati atau calon wali kota dan wakil walikota jika berusia minimal 25 tahun ketika dilantik, bukan ketika ditetapkan sebagai pasangan calon. 

Respons Jokowi

Presiden Joko Widodo atau Jokowi pun angkat bicara terkait putusan MA Nomor 23 P/HUM/2024. Presiden menilai dirinya tidak memiliki kaitan dengan gugatan tersebut.

Baca Juga: Gerindra Minta Khalayak Tak Berpandangan Buruk soal MA Ubah Syarat Usia Pilkada 2024: Lihat Dulu

Menurut Presiden, sebaiknya hal tersebut ditanyakan kepada MA selaku pihak yang memberikan putusan. Atau ditanyakan ke pihak yang mengajukan gugatan terhadap batas usia calon kepala daerah.

"Itu, tanyakan ke Mahkamah, Mahkamah Agung, atau tanyakan ke yang gugat," ujar Jokowi saat memberikan keterangan pers usai meninjau Pasar Bukit Sulap Lubuk Linggau, Sumatera Selatan Kamis (30/5/2024) sebagaimana disiarkan dalam kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Lebih lanjut Presiden Jokowi baru mengetahui adanya Putusan MA terkait batas usia calon gubernur-wakil gubernur dan calon bupati/wali kota dan wakil bupati/wali kota. 

Lantaran baru diberi informasi, Jokowi menjelaskan dirinya tidak mengetahui isi putusan MA tersebut. 

"(isi putusan MA) Belum, belum. Baru diberi tahu tadi, baru saja," ujar Jokowi. 

Tidak Berlaku di Pilkada 2024

Terpisah Pakar hukum kepemiluan Universitas Indonesia, Titi Anggraini menilai putusan MA Nomor 23 P/HUM/2024 yang mengubah penghitungan batas usia calon kepala daerah tidak dapat diberlakukan untuk Pilkada Serentak 2024.

Hal tersebut lantaran tahapan pencalonan Pilkada Serentak 2024 telah dimulai, sejak bakal pasangan calon non-partai/independen/perseorangan menyerahkan syarat dukungan minimal ke KPU di masing-masing wilayah.

Saat ini bakal calon perseorangan telah menyerahkan syarat dukungan untuk Pilkada 2024 berdasarkan Keputusan KPU Nomor 532 Tahun 2024 yang masih menginduk pada Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020. 

"Artinya, rangkaian proses pencalonan jalur perseorangan dilakukan dengan keberlakuan syarat usia yang masih menggunakan ketentuan berusia paling rendah 30 tahun untuk cagub/cawagub dan 25 tahun untuk calon di pilkada kabupaten/kota 'terhitung sejak penetapan pasangan calon'," ujar Titi dalam keterangannya, Kamis (30/5/2024). Dikutip dari Kompas.com.