Biar Tak jadi Beban, Fraksi PKS Saran BP Tapera Buat Solusi untuk Peserta Gen Z dan Pekerja Mandiri

Anggota DPR RI dari Dapil NTB 1 ini juga meminta, agar kelas menengah tanggung seperti Generasi Milenial dan Gen Z saat ini lebih khusus lagi diperhatikan.

"Impian mereka untuk punya rumah sendiri akan menjadi semakin sulit terwujud karena penghasilannya tak pernah cukup untuk mencicil KPR. Dan tidak mungkin harus menunggu lama pensiun atau berusia 58 tahun baru dapat membeli rumah," ujarnya. 

Kemudian, terkait pekerja mandiri yang pendapatannya tidak tetap, tentunya perlu diatur lagi oleh Badan Pengelola (BP) Tapera secara bijaksana dan perlu diklasifikasikan dengan baik agar tidak memberatkan. 

Suryadi mengingatkan, penyediaan rumah untuk MBR juga tertuang dalam Keputusan Menteri PUPR Nomor 242/KPTS/M/2020.

Baca Juga: Kena Beban 0,5 Persen, Kadin Sebut Iuran Tapera Berpotensi Turunkan Produktivitas Kegiatan Usaha

Dalam aturan tersebut mengatur batasan maksimal penghasilan MBR pada kelompok sasaran KPR Sejahtera, KPR Subsidi Selisih Bunga (SSB) dan Subsidi Bantuan Uang Muka (SSM), yaitu maksimal Rp8 juta per bulan.

"Hal ini perlu dikaji lebih dalam apakah batasan ini perlu ditingkatkan mengingat saat ini masih banyak rumah bersubsidi yang terbengkalai karena tidak diserap oleh masyarakat," ujarnya.

Suryadi menambahkan, Fraksi PKS meminta adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Tapera sejak tahun 2020 berdasarkan PP Nomor 25 Tahun 2020. 

Apakah MBR sebagai peserta Tapera memang mengambil jatahnya untuk membeli rumah.

Juga perlu dievaluasi apakah peserta non-MBR yang sudah pensiun dan ingin mencairkan Tapera tidak mengalami prosedur yang rumit dan berbelit.

Terutama yang berdomisilinya di daerah. Catatan selanjutnya dari Fraksi PKS yakni proses pemupukan atau pengembangan dana Tapera ini harus diawasi secara ketat.

Baca Juga: Polemik Potongan Tapera, Ketua APINDO: Sejak Awal Kami Menolak

Fraksi PKS mendesak agar pemilihan manajer investasi pada PBP Tapera yang diberi tugas untuk mengelola dan mengembangkan dana Tapera harus transparan dan akuntabel dan diawasi secara ketat. 

"Hal ini diperlukan agar dana Tapera tidak mengalami penyalahgunaan seperti pada kasus Jiwasraya dan Asabri, dan tidak dimasukkan dalam proyek-proyek yang berisiko tinggi seperti proyek IKN atau jangan sampai dialokasikan ke program pemerintah lainnya," tutup Suryadi.