KPU Berikan Bukti Tambahan dan Kesimpulan untuk Yakinkan Hakim MK Pilpres 2024 Sesuai UU Pemilu

KPU sebagai pihak terkait wajib melaksanakan apa pun putusan MK atas perselisihan hasil pemilihan umum atau sengketa pilpres yang akan dibacakan pada 22 April 2024.

Baca Juga: Pesan Jimly Asshiddiqie Jelang Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

Hal itu sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 475 Ayat (4) UU Pemilu. Regulasi tersebut mengatur, KPU wajib menindaklanjuti putusan MK.

"KPU tidak bisa merespons opini sesuatu yang sifatnya spekulatif. Semuanya harus berkepastian hukum," ujarnya. 

Sebelumnya Ketua MK Suhartoyo menyatakan, hakim konstitusi bersepakat agar hal-hal yang ingin ditambahkan oleh para pemohon, termohon, pihak terkait dan Bawaslu diajukan dalam agenda kesimpulan.

Suhartoyo menjelaskan, tahapan penyampaian kesimpulan dalam sidang sengketa Pilpres sebelumnya tidak wajib.

Namun, pada sengketa Pilpres 2024, ada banyak dinamika yang berbeda dari sebelumnya, sehingga MK mengakomodasi penyampaian hal-hal yang bersifat krusial dan penyerahan berkas yang masih tertinggal melalui tahapan tersebut.

Baca Juga: Pilpres 2024, Jimly: Amicus Curiae, Belum Pernah Akademisi Semarah Ini | ROSI

"Kami, majelis hakim, bersepakat sekiranya ada hal-hal yang masih mau diserahkan meskipun ini persidangan terakhir, bisa diakomodasi melalui kesimpulan," ujar Suhartoyo di akhir sidang lanjutan sengketa Pilpres 2024, Jumat (5/4/2024) lalu.