Stafsus Presiden Desak Hasto Minta Maaf Sudah Sebut Jokowi Ingin Rebut PDI-P Tanpa Bukti

Baca Juga: Hasto Tuding Jokowi Incar Ketum PDIP, Stafsus Presiden: Tuduhan Tanpa Bukti

"Yang saya sesalkan bagian dari tokoh intelektual, mempraktikan politik berbasis rumor, berbasis pernyataan yang membuat publik kebingungan. Ini tidak membantu negara dalam membangun stabilitas karena rumor ini membuat bingung dan resah," ujar Billy. 

Sebelumnya, Hasto mengungkit soal upaya merebut kursi ketua umum PDI-P yang dilakukan Jokowi jauh sebelum Pemilu 2024. 

Selain PDI-P, Hasto menyebut, rencana pengambilalihan kursi ketum tersebut juga menyasar Partai Golkar.

Menurut Hasto, Jokowi menugaskan salah satu menteri power full untuk menjembatani pengambilalihan kursi ketum PDI-P. 

Menteri power full tersebut ditugaskan untuk bertemu Ryaas Rasyid, guru besar IPDN. Kemudian Ryaas Rasyid ditugaskan untuk membujuk Megawati agar kepemimpinan PDI Perjuangan diserahkan kepada Jokowi. 

Baca Juga: Saling Sindir Gibran dan Hasto PDIP, Ibaratkan Sopir Truk Kecelakaan Halim hingga Paling Oke

"Jadi, dalam rangka kendaraan politik, untuk 21 tahun ke depan," ujar Hasto dalam sebuah diskusi bedah buku di "NU, PNI, dan Kekerasan Pemilu 1971” karya Ken Ward (1972), Selasa (2/4/2024)

Presiden Jokowi juga sudah menanggapi pernyataan Hasto tersebut. Presiden meminta Hasto tidak perlu mengeluarkan pernyataan yang bisa memperkeruh keadaan politik pasca-pilpres 2024. 

Jokowi menilai pernyataan Hasto tidak masuk akal sebab dirinya ingin merebut kursi pimpinan partai-partai politik. 

"Bukan golkar? Katanya mau ngerebut Golkar, masa mau direbutin semua. Jangan seperti itu. Jangan seperti itu," ujar Jokowi di Jakarta, Rabu (3/4/2024).