Di Sidang Ekspesi, Yusril Balas Pernyataan Mahfud MD soal MK bukan Mahkamah Kalkulator

JAKARTA, KOMPAS.TV - Tim Pembela Prabowo-Gibran sebagai pihak terkait menyampaikan eksepsi atau bantahan atas permohonan gugatan sengketa Pilpres 2024 yang diajukan Tim Hukum Ganjar Pranowo-Mahgud MD. 

Bantahan Prabowo-Gibran ini dibacakan oleh Ketua Tim Pembela Prabowo-Gibran, Yusril Ihza Mahendra dalam sidang lanjutan perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (28/3/2024).

Dalam pendahuluan bantahan, Yusril sempat mengutip pernyataan Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD di sidang pendahuluan sengketa Pilpres 2024 di MK pada Rabu (27/3/2024). 

Saat itu Mahfud menjelaskan banyak pendapat ahli yang menguatkan agar Mahkamah Konstitusi tidak dibatasi oleh keadilan prosedural undang-undang, tetapi lebih menegakkan keadilan substantif konstitusi.

Mahfud pun mengutip salah satu pendapat ahli dalam sidang sengketa Pilpres di MK yakni dari Ahli Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra bahwa MK seyogyanya tidak menjadi mahkamah kalkulator.

Tetapi mahkamah seharusnya berperan memeriksa pelaksana pemilu secara substantif sejak dari proses pelaksanaan. 

Baca Juga: KPU Minta MK Tolak Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud

Istilah Mahkamah Kalulator itu diucapkan Yusril dihadirkan sebagai ahli dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2014 lalu. 

Yusril berpendapat ucapannya saat sidang sengketa Pilpres 2014 ada benarnya, karena diucapkan di tahun 2014, atau tiga tahun sebelum berlakunya UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu). 

Saat ini aturan yang berlaku dalam pemilu yakni UU Nomor 7 Tahun 2017 dengan segala perubahannya.

Di UU tersebut sangat jelas mengatur secara rinci eksistensi dan kewenangan badan-badan lembaga yang menyelesaikan perselisihan berkaitan dengan pemilu. 

Lembaga-lembaga itu ada yang merupakan kekuasaan kehakiman yang dijalankan oleh Gakkumdu, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Bawaslu RI dan ujungnya adalah Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan perselisihan pemilu. 

Baca Juga: Kala Mahfud MD Ungkit Kembali Pandangan Yusril: MK Jangan Jadi Mahkamah Kalkulator

Dengan adanya pengaturan tentang pembagian kewenangan dalam menangani sengketa pemilu melalui Bawaslu, PTUN, dan Mahkamah Agung dalam sengketa administratif dan sengketa hasil oleh Mahkamah Konstitusi sejak tahun 2017.

"Maka tidak relevan Profesor Mahfud mengutip pendapat "Maha Guru HTN Profesor Yusril Ihza Mahendra" yang pernah mengatakan MK seyogyanya tidak menjadi mahkamah kalkulator, tapi mahkamah seharusnya berperan memeriksa pelaksana pemilu secara substantif sejak dari proses pelaksanaan," ujar Yusril. 

Lebih lanjut Yusril menilai, pendapat Mahfud yang mengutip pernyataan dirinya saat sidang sengkata Pilpres 2014 dapat dikategorikan seperti dikenal dalam Ilmu fiqih Qaul Qadim, atau satu pendapat dapat dibatalkan atau ditinggalkan dengan Qaul Jadid atau pendapat baru karena norma-norma hukum mendasarinya juga telah berubah. 

"Jadi tidak relevan mengutip pendapat tahun 2014 untuk keadaan sekarang karena norma hukum positif telah berubah," ujar Yusril.

"Tapi kalau mau dianggap yang ideal suatu ketika MK boleh mengadili sampai kepada substasi penyelenggaraan pemilu, maka tentu tidak saat sekarang, tapi mungkin dalam amandemen terhadap UUD 1945 dan amandemen terhadap UU Pemilu itu sendiri," tambahnya.