Gugatan Berisi Klaim, KPU Minta MK Tidak Terima Permohonan Sengketa Pilpres 2024 Ganjar-Mahfud

Apabila disimak, Hifdzil menilai dalil-dalil pemohon dan petitum yang diajukan pemohon sama sekali bukan tentang persandingan hasil perhitungan dan selisih perhitungan suara, tetapi tentang klaim pelanggaran dan kecurangan.

Baca Juga: Kuasa Hukum KPU: Langkah DKPP Lindungi Hasyim Asy'ari Tidak Benar

Terkait penyebutan lokasi dan identitas TPS dalam permohonan tidak jelas dan spesifik.

Begitu dalam persandingan data perhitungan suara yang disajikan pemohon dengan termohon dalam halaman 16 hingga 18 gugatan pemohon tidak ada perbedaan. 

"Jadi sebenarnya tidak perlu disengketakan karena tidak ada perbedaan jumlah, atau dengan kata lain tidak ada selisih suara Pilpres 2024 nomor urut 3, baik di 38 provinsi maupun di luar negeri," ujar Hifdzil. 

Mengenai perselisihan pemohon yang membuat hasil perolehan suara pasangan calon nomor urut 2 adalah nol atau nihil merupakan klaim, karena didasarkan oleh pelanggaran TSM. 

Hifdzil menegaskan, klaim tersebut tidak ada kaitannya dengan hasil Pilpres 2024. Makna dari perhitungan adalah hasil dari proses menghitung. 

Namun klaim pemohon dalam tabel 3 yang membuat perolehan suara pasangan calon nomor urut 2 nol atau nihil bukan dari proses menghitung hingga diketahui selisihnya, tetapi klaim yang tidak menghitung perolehan suara pasangan calon nomor urut 2. 

Baca Juga: Kala Mahfud MD Ungkit Kembali Pandangan Yusril: MK Jangan Jadi Mahkamah Kalkulator

Berdasarkan segala hal tersebut termohon meminta hakim MK menjatuhkan putusan, menerima dan mengabulkan eksepsi termohon untuk seluruhnnya. 

Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima dalam pokok perkara menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Menyatakan benar dan berlaku keputusan KPU nomor Nomor 360 Tahun 2024. 

"Menetapkan perolehan hasil suara Pilpres 2024 sebagai berikut nomor urut 1, 40.971.906 suara. Nomor urut 2, 96.214.691 suara. Nomor urut 3 adalah 27.040.878. Total suara sah 164.227.475 suara. Atau apabila MK berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya," ujar Hifdzil.