Hotman Paris sebut Gugatan Tim AMIN Hanya Perlu Dijawab 1 Paragraf: Hanya Ngoceh Sana Sini, Cengeng!

Sebelumnya, Kuasa Hukum Timnas Anies-Muhaimin, Bambang Widjojanto sebut Presiden Joko Widodo atau Jokowi sudah melakukan politisasi bansos untuk memenangkan paslon 02 Prabowo-Gibran.

Baca Juga: Jokowi Dituduh Intervensi untuk Menangkan Prabowo-Gibran, Dasco: Kami akan Patahkan Argumen Tersebut

Sebab, kata Bambang, Presiden Jokowi mendorong percepatan penyaluran bansos mendekati masa pencoblosan di bulan Januari dan awal Februari 2024.

Hal ini terlihat dari realisasi bansos di bulan Januari 2024 yang mencapai Rp12,4Triliun atau meningkat 300% dibandingkan tahun 2022 dan 2023.

Tidak hanya, Bambang menuturkan, Presiden Jokowi juga menggagas bansos baru, BLT Mitigasi Risiko Pangan yang direncanakan cair 3 bulan sekaligus di awal bulan Februari 2024 sebelum tanggal pencoblosan.

Kemudian dalam mendukung upaya percepatan, Menteri Keuangan Sri Mulyani kata dia juga sudah mengeluarkan kebijakan Automatic Adjustment yang memangkas lebih dari Rp 50T anggaran K/L untuk keperluan bansos.

Sementara itu, data penerima bansos di Kemensos yang selalu menjadi rujukan mendadak tidak lagi digunakan dan digantikan oleh data dari Kemenko PMK yang validitasnya dipertanyakan.

Presiden Jokowi membagikan bansos langsung ke masyarakat dalam kunjungan di berbagai daerah.

“Penyaluran tidak lagi melibatkan Kemensos tapi K/L yang tunduk pada Jokowi serta para Menteri yang berada dalam koalisi Paslon 02,” ucap Bambang.

“Pembagian bansos ini juga diklaim oleh Menteri dan jajaran Jokowi sebagai “Bantuan Jokowi” Penyaluran bansos di pedesaan disertai dengan intimidasi dan ancaman penghentian bansos apabila tidak memilih 02.”