Tanggapi Permohonan Diskualifikasi Gibran di Pilpres, Yusril: Mereka Berhadapan dengan MK Sendiri

Ia menegaskan, sengketa proses diselesaikan di Bawaslu dan PT TUN, sedangkan sengketa hasil diselesaikan di MK.

"Apalagi kenyataannya, paslon 1 dan 3 juga ikut dalam kontestasi pilpres bersama-sama dengan Pak Gibran sebagai cawapres. Namun setelah kalah, malah minta MK mendiskualifikasi Pak Gibran,” kata dia.

“Ini suatu keanehan. Suatu sikap yang inkonsisten sebenarnya," Yusril menegaskan.

Pihaknya meyakini bahwa MK memahami kewenangan mereka, yakni untuk menangani sengketa pemilu.

Baca Juga: Soal Sengketa Hasil Pemilu 2024 di MK, Hasto Yakin Hakim Konstitusi Masih Punya Sikap Negarawan

"Kami berkeyakinan MK paham tentang kewenangannya, yakni untuk memeriksa dan memutus sengketa hasil pemilu, bukan sengketa proses yang bersifat administratif dan menjadi kewenangan lembaga lain," ujarnya lagi.

Permohonan untuk pemilu ulang usai Gibran didiskualifikasi, disebutnya akan sulit dikabulkan.

Jika Gibran didiskualifikasi, katanya, maka pilpres ulang akan bersifat menyeluruh, yakni mulai dari tahap awal pencalonan presiden dan wakil presiden.

"Bahwa kedua pemohon sama-sama memohon agar dilakukan pilpres ulang setelah Pak Gibran didiskualifikasi, hemat kami petitum seperti itu sulit untuk dikabulkan," bebernya.

Pihaknya, lanjut Yusril, siap untuk menjawab semua yang didalilkan pemohon di MK. TKN Prabowo-Gibran telah menyiapkan argumentasi hukum.

"Kami siap saja menyusun argumentasi hukum untuk mematahkan argumen yang dikemukakan oleh kedua pemohon. Tidak perlu ada kekhawatiran mengenai hal itu," tutur Yusril.