Soal AD/ART Partai Bisa Diubah, Waketum Golkar: Cuma Alquran Tidak Bisa Diubah

JAKARTA, KOMPAS.TV – Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia membenarkan bahwa tidak ada aturan di dunia yang tidak bisa diubah, termasuk anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) partai politik.

Pembenaran itu disampaikan Doli dalam dialog Sapa Indonesia Malam, Kompas TV, Selasa (12/3/2024) membahas isu Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) masuk dalam bursa Ketua Umum Golkar.

Ahmad Doli menjawab pertanyaan host tentang pernyataan mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla yang menyebut bahwa undang-undang pun dapat diubah.

“Betul. Memang tidak ada yang tidak bisa diubah aturan-aturan di dunia ini,” kata Doli.

“Kalau menurut saya, cuma Alquran saja yang tidak bisa diubah, begitu ya. Apalagi anggaran dasar anggaran rumah tangga,” tambahnya.

Baca Juga: Jawab Pertanyaan soal Peluang Jokowi Jadi Ketum Golkar, Waketum: Tidak Bisa Berspekulasi

Tapi, lanjut Doli, Golkar merupakan partai politik yang cukup matang dan kini usianya hampir mencapai 60 tahun.

Ia mengatakan, Partai Golkar besar karena adanya komitmen para kader dan pengurus dengan apayang menjadi konsensus partai.

“Tapi tadi saya katakan, Golkar ini adalah partai yang sudah cukup matang, kita sudah berjalan menjalani sejarah sudah hampir 60 tahun di tahun ini. Kita besar karena memang kita commited dengan apa yang menjadi konesnsus dan kesepakatan-kesepakatan kita.”

“Kalaupun ada perubahan-perubahan dilalui dengan mekanisme yang cukup panjang, tentu forum yang paling tertinggi adalah musyawarah nasional di mana pemegang suaranya DPD provinsi dan kabupaten/kota, kemudian ada dewan dan ormas di lingkungan Partai Golkar,” bebernya.

Jika pun nantinya ada perubahan yang diambil dalam munas, hal itu menurut dia sangat tergantung pada kesepakatan semua stakeholder.

“Jadi kalau misalnya adapun perubahan, itu tergantung dari konsensus, kesepakatan yang diambil oleh semua stakeholder partai.”

Dalam dialog tersebut, Doli juga menjawab pertanyaan mengenai adakah peluang bagi Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menjadi Ketua Umum Golkar.

Menurut Doli, sapaan akrabnya, ia tidak bisa berspekulasi untuk menjawab pertanyaan tersebut karena belum pernah mendapatkan konfirmasi dari Jokowi.

“Kita tidak bisa berspekulasi. Pertama, kita kan belum pernah mendapatkan konfirmasi,” ucapnya.

“Jangankan bicara tentang mau menjadi ketua umum, mau bergabung dengan Partai Golkar saja kita belum pernah mendengar langsung pernyataan dari Pak Jokowi atau yang mewakili Pak Jokowi,” tambahnya.

Menurutnya, siapa pun warga negara memiliki hak konstitusi untuk memilih bergabung dengan organisasi massa maupun partai politik.

Namun, lanjut dia, jangan menduga-duga dan berspekulasi.

 

“Oleh karena itu makanya saya bilang kita jangan menduga-duga, jangan berspekulasi begitu ya.”

“Siapa pun di republik ini kan punya hak konstitusional ubntuk bergabung memilih bergabung dengan ormas maupun organisasi partaipolitik mana pun, dan itu harus dinyatakan dari yang bersangkutan,” tuturnya.

Baca Juga: Waketum Partai Golkar: Agak Mengejutkan kalau Ada Rumor Pak Jokowi Mau Jadi Ketua Umum

Sebelumnya, dalam Program ROSI, 8 Maret 2024, Jusuf Kalla, menjelaskan tentang aturan untuk dapat dicalonkan sebagai Ketua Umum Partai Golkar.

“Undang-undang saja dirubah,” kata JK yang juga merupakan mantan Ketua Umum Golkar ini.

“Ini ada di AD/ART Golkar, bahwa harus jadi pengurus lima tahun baru bisa dicalonkan menjadi ketua umum. Ketua umum ya, kalau pengurus lain boleh saja,” kata JK.