Urus STR, SKP, dan SIP untuk Nakes Kini Bisa Lewat Mal Pelayanan Publik Digital

JAKARTA, KOMPAS.TV- Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, kini seluruh perizinan seperti Surat Tanda Registrasi (STR), Satuan Kredit Profesi (SKP) dan Surat Izin Praktik (SIP) bisa diurus melalui Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital.

Sebab, platform SATUSEHAT SDM milik Kemenkes telah terintegrasi dengan layanan perizinan tersebut.

“Terima kasih kepada Bapak KemenpanRB yang telah membantu mengintegrasikan sistem perizinan STR, SIP, dan SKP dengan MPP Digital,” kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin saat menghadiri peresmian MPP Digital di Jakarta, Kamis (7/3/2024). 

Data yang diintegrasikan dengan MPP Digital mencakup data STR, bukti kecukupan SKP, serta data tempat praktik dari SATUSEHAT SDM milik Kemenkes. 

Baca Juga: KPU Tanggapi Temuan Komnas HAM soal Banyak Nakes dan Narapidana Tak Bisa Nyoblos di Pemilu 2024

Melalui integrasi ini, tenaga kesehatan dan tenaga medis dapat mengajukan pengurusan izin praktik dalam satu tempat.

Sehingga proses perizinannya meniadi lebih mudah, efisien, dan transparan.

“Dengan sistem ini, kita mau bikin itu mudah, murah, dan transparan. Tidak perlu lagi ada pungutan-pungutan tambahan, tidak perlu ada rekomendasi-rekomendasi, tidak perlu lagi ada titip sana titip sini,” ujarnya dikutip dari keterangan resmi Kemenkes. 

Budi menyampaikan, MPP Digital telah hadir di 60 kabupaten/kota dan telah membantu kurang lebih 2 juta tenaga kesehatan dalam mengurus perizinan. 

Baca Juga: Pendaftaran Poltekkes Kemenkes 2024 Dibuka, Ini Link, Syarat dan Cara Daftarnya

Mantan Dirut Inalum dan Bank Mandiri itu juga mendorong MPP Digital segera diperluas ke seluruh kabupaten/kota.

Sehingga dapat memberikan kemudahan pengurusan izin praktik bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan di seluruh Indonesia. 

“Terima kasih kepada Pak Anas yang sudah membantu perizinan para tenaga kesehatan agar mudah dan transparan. Permohonannya, kalau bisa selesai, 540 kabupaten/kota sudah terintegrasi dan Kemenkes siap membantu,” tuturnya.  

Pada kesempatan yang sama, Menteri Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, MPP Digital akan fokus untuk menghadirkan layanan publik yang lebih mudah dan murah kepada masyarakat, sesuai arahan Presiden Joko Widodo. 

Baca Juga: Ayah Bunda Wajib Tahu! Ini Daftar 14 Vaksin yang Masuk Imunisasi Dasar Rutin Kemenkes

Penerapan MPP Digital akan diprioritaskan pada 9 sektor, termasuk sektor kesehatan.

Dengan pengintegrasian ini, MenpanRB memberikan apresiasi kepada Kementerian Kesehatan karena telah mewujudkan birokrasi berdampak di instansinya.  

“Terima kasih kepada Menteri Kesehatan dan tim yang telah bekerja dengan cara cepat, salah satunya kita mewujudkan Mal Pelayanan Publik Digital,” ucapnya. 

Untuk memberikan dampak yang lebih besar kepada masyarakat, khususnya tenaga kesehatan, pemerintah akan memperluas MPP Digital ke seluruh Indonesia. 

“Memang belum semuanya, sekarang dari 21 tambah 60. Mudah-mudahan secara bertahap nanti seluruh kabupaten/kota akan bisa terwujud MPP Digital sehingga urusan izin-izin jadi lebih cepat,” pungkasnya.