Hari Ini DPR Masuk Masa Sidang, Apakah Hak Angket Bakal Bergulir?

JAKARTA, KOMPAS.TV – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI membuka kembali masa sidang pada hari ini, Selasa (5/3/2024). Sejumlah partai politik pun masih menunggu kepastian Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menggulirkan hak angket.

Wacana penggunaan hak angket DPR untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu 2024 bermula dari capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, yang kemudian mendapat respons positif dari kubu capres-cawapres 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

Partai-partai pendukung Ganjar dan Anies di DPR, mulai dari PPP, Nasdem, PKS, dan PKB menyatakan setuju menggulirkan hak angket. Namun, mereka menunggu sikap dari PDI-P.

Pada Senin (4/3/2024), politikus senior PDI-P sekaligus anggota DPR, Hendrawan Supratikno, menyebut sikap partainya terhadap rencana hak angket akan disampaikan hari ini, Selasa (5/2/2024) setelah rapat fraksi.

Hendrawan menyampaikan hal itu usai ditanya tentang pernyataan Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid (HNW) bahwa lima fraksi partai di parlemen masih berkomitmen untuk mengajukan hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024.

"Besok (hari ini) baru tahu setelah rapat pimpinan fraksi," kata Hendrawan kepada Kompas.com.

Baca Juga: Sikap PDIP soal Hak Angket Disampaikan Hari Ini Usai Rapat Fraksi

Menurutnya, arah PDI-P dalam menanggapi rencana hak angket mudah ditebak, namun ia tidak mau mendahului keputusan pimpinan fraksi untuk menyampaikannya.

"Arahnya mudah ditebak. Tapi tidak boleh mendahului pimpinan," jelasnya.

Sebelumnya, di hari yang sama, Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid (HNW) menyebut, lima fraksi partai di parlemen berkomitmen mengajukan hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024.

 “Kan masih lima fraksi yang komit. Belum ada satu fraksi dari lima itu yang menyatakan tidak komit,” kata Hidayat saat ditemui awak media di Jakarta Selatan, Senin (4/3/2024).

Hidayat juga menepis pernyataan yang menyebut bahwa kelima fraksi di DPR RI itu tidak solid. Ia mengyebut pimpinan lima partai itu telah menyatakan komitmen penggunaan hak angket.

Sementara, Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Syaiful Huda menyebut PKB sedang menunggu draft hak angket apakah sudah dimasukan ke Badan Musyawarah (Bamus) DPR-RI untuk diselenggarakan di Sidang Paripurna.

"Karena begitu ada aduan dibahas di Bamus dan apakah Bamus lalu menyetujui dibawa ke sidang Paripurna itu kan hal lain, itu lagi saya kira, kita lihat lagi saja besok. Karena Paripurna besok juga belum ditentukan (digelar) jam berapanya," kata Syaiful di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Senin (4/3/2024).

Meski demikian, ia mengaku dirinya secara pribadi belum mendapat informasi terkini terkait hak angket tersebut.

Demikian juga komunikasi dengan fraksi-fraksi yang disebut mendukung terlaksananya penyidikan hak angket, seperti PDI-Perjuangan dan partai Koalisi Perubahan, yaitu Nasdem dan PKS.

"Saya belum dapat update menyangkut dengan komunikasi dengan PDI-P soal hak angket," ucap dia.

Berkaitan dengan hak angket, Juru Bicara Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Mardiono, Imam Priyono menyebut pihaknya masih fokus mengawal suara dan anomali yang terjadi di Pemilu 2024.

Imam menyampaikan hal itu menanggapi pernyataan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menyebut PPP sebagai salah satu partai yang berkomitmen mendukung hak angket DPR.

"Kami masih fokus mengawal suara dan beragam anomali yang terjadi," ujar Imam saat dimintai konfirmasi, Senin (4/3/2024).

Menurutnya, PPP berkomitmen dalam menegakkan dan menjaga marwah demokrasi.

Keputusan strategis yang akan diambil oleh PPP dilakukan secara kolektif kolegial yang akan dipimpin oleh Mardiono selaku Ketum PPP.

"Kami serius mengawal demokrasi. Dan pilihan strategisnya masih terbuka luas," ucap dia.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Nasdem Hermawi Taslim menegaskan bahwa di kubu capres 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, masalah hak angket sudah clear.

Hermawi menyampaikan hal itu dalam program Satu Meja yang disiarkan Kompas TV, Rabu (28/2/2024) malam.

"Jadi kalau di 01 angket ini sudah clear, harus jalan," ujar Hermawi.

Menurutnya, pihak Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mencapai kesimpulan bahwa mereka akan mendukung hak angket.

Baca Juga: Jawaban Tegas Susi Ditanya Soal Tawaran Masuk Kabinet Prabowo-Gibran

"Masing-masing dengan tim, masing-masing dengan troli-troli, mereka sudah kerja dua hari. Kita verifikasi. Kita sampai pada kesimpulan, kita meski mendukung angket. Kita ingin buktikan semua komplain dan keluhan masyarakat ada dalam bentuk CD, ada dalam bentuk rekaman, dan segala macam," kata Hermawi.

"Itu makanya waktu konpers saya dan dua sekjen lain mengatakan kita menanti tindak lanjut dari Pak Ganjar. Besoknya, para ketua-ketua umum," ujar dia lagi.

Namun, ia mengakui bahwa pihaknya juga harus berpikir secara realistis dan tidak bisa mendorong hak angket sendirian di DPR.

Sebab, pada akhirnya, hak angket akan dibawa ke rapat paripurna DPR untuk dilakukan voting.

"Tapi kita realistis juga kan tidak bisa sendiri. Baru bersama-sama PDI-P. Nanti ujungnya kan voting di paripurna, pasti voting. Kalau sekadar tanggal 5 mau usulkan dua fraksi, 25, kita bisa. Tapi nanti kalau di paripurna kita pasti mentok," kata Hermawi.