Kompas TV nasional politik

Sebut Ada Operasi Pemenangan PSI sejak sebelum Pemilu, Romahurmuziy: Hentikan Operasi Senyap Ini

Kompas.tv - 4 Maret 2024, 11:24 WIB
sebut-ada-operasi-pemenangan-psi-sejak-sebelum-pemilu-romahurmuziy-hentikan-operasi-senyap-ini
Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP Muhammad Romahurmuziy di Kantor DPP PPP, Jakarta, Kamis (5/1/2023) saat menghadiri acara peringatan hari lahir (harlah) ke-50 PPP. (Sumber: KOMPAS.com/NICHOLAS RYAN ADITYA)
Penulis : Kurniawan Eka Mulyana | Editor : Deni Muliya

Pertama, memindahkan suara partai yang jauh lebih kecil dan yang jauh dari lolos PT kepada coblos gambar partai tersebut.

Kedua, dengan cara memindahkan suara tidak sah menjadi coblos gambar partai tersebut.

“Laporan kader PPP di Kabupaten Bandung, Kecamatan Banjaran, Desa Banjaran Wetan, TPS 024. Suara PSI digelembungkan 2.100% dari 1 suara menjadi 21 suara,” tambahnya.

Ia juga menyebut  masih banyak laporan-laporan serupa kepada Pusat Tabulasi Nasional DPP PPP yang menurut laporan verifikasi sementara DPW-DPW PPP dikategorikan sesuai dengan data lapangan.

Romy berpendapat, dugaan penggelembungan suara PSI ini terjadi begitu terstruktur, sistematis, dan massif (TSM).

“Setiap penggeseran suara tidak sah menjadi suara PSI, jelas merugikan perolehan seluruh partai politik peserta pemilu,” tuturnya.

“PPP siap membawa hal ini sebagai materi hak angket. PPP akan mendesakkan pemanggilan seluruh aparat negara yang terlibat, mulai dari KPPS, PPS, PPK, KPUD dan KPU serta Bawaslu dan seluruh perangkatnya,” bebernya.

PPP, lanjut Romy, juga menyerukan secara terbuka kepada para penyelenggara pemilu, khususnya KPU di semua tingkatan.

Baca Juga: Jajak Pendapat Kompas: 62,2 Persen Responden Setuju DPR Pakai Hak Angket Selidiki Kecurangan Pemilu

"Untuk segera menghentikan operasi senyap ini dan dalam 1x24 jam mengembalikan input perolahan suara PSI ke angka sebenarnya," katanya.

“Perlu diingat setiap tindakan memanipulasi hasil pemilu mengandung delik pidana pemilu. Dan melindungi setiap 1 suara rakyat adalah sama dengan mengawal kelurusan demokrasi di Indonesia!," imbuhnya, menegaskan.




Sumber : Kompas TV




BERITA LAINNYA



FOLLOW US




Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.


VIDEO TERPOPULER

Close Ads x