Jokowi Ingatkan Pemerintahan Baru untuk Hati-hati: Jangan Keliru Kelola Negara

PALEMBANG, KOMPAS.TV - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengingatkan pemerintahan baru setelah kepemimpinannya agar berhati-hati dalam mengelola negara, termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN.

“Saya harapkan pemerintahan baru nanti agar dapat berhati-hati dalam mengelola negara, mengelola APBN dan sebagainya,” kata Jokowi saat membuka Muktamar XX Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah di Palembang, Jumat (1/3/2024).

Jokowi menjelaskan, alasannya menyampaikan demikian karena Indonesia merupakan negara besar dan luas dengan jumlah penduduk hampir 280 juta.

Baca Juga: JK Respons Isu Jokowi Akan Masuk Golkar: Semua Orang Bisa, tapi untuk Jadi Pengurus Ada Syaratnya

Oleh sebab itu, kata mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut, pemerintahan ke depan harus penuh kehati-hatian saat mengambil tindakan.

"Terutama dalam mengelola ekonomi, politik dan sebagainya, harus berhati-hati agar tidak keliru mengelola negara," ujar Jokowi.

Lebih lanjut, Jokowi mengatakan, Indonesia dapat menjadi negara maju dalam tiga periode kepemimpinan ke depan.

“Menurut lembaga-lembaga internasional, Indonesia dikalkulasikan dapat menjadi negara maju dalam tiga periode kepemimpinan ke depan,” ucapnya.

Ia mengatakan, dalam beberapa tahun terakhir, lanskap politik dan ekonomi global itu berubah, karena disrupsi teknologi dan juga adanya perubahan akibat interaksi lewat media sosial.

Baca Juga: Juli 2024 ASN Mulai Digeser ke IKN, Jokowi Targetkan Pembangunan 47 Tower Hunian Selesai November

“Kondisi geopolitik saat ini sangat sulit dihitung, bahkan ekonomi global ketidakpastiannya sulit dikalkulasikan,” ucap Jokowi. 

“Tetapi, dengan kondisi ketidakpastian dan adanya tekanan-tekanan di posisi itu, justru Indonesia memiliki peluang dan kesempatan melompat untuk menjadi negara maju.”

Meski demikian, Jokowi mengatakan, tantangan Indonesia menjadi negara maju itu juga sangat besar. Salah satu tantangan itu adalah soal hilirisasi.

"Saya kasih contoh seperti tambang Freeport yang sudah 55 tahun itu hanya mengekspor tembaga, akan tetapi kita tidak tahu apakah mereka mengekspor hanya tembaga atau ada emasnya," ujarnya.

Menurut dia, tidak mudah membangun smelter karena selama ini Indonesia terlalu nyaman mengirim bahan mentah ke Jepang, Spanyol dan sebagainya. 

Baca Juga: Tinjau Lapangan buat Upacara Kemerdekaan di IKN, Presiden Jokowi: Fisiknya Tidak Ada Masalah

Maka, dengan pembelian saham 51 persen PT Freeport oleh BUMN, akan memudahkan program hilirisasi melalui pembangunan smelter.

"Kita kehilangan nilai tambah dan kesempatan lapangan pekerjaan bagi anak bangsa. Maka dari itu, sembilan tahun yang lalu saya paksa mereka membangun yang namanya industri smelter,” ujarnya.

“Dan insyaallah pada Juni 2024, smelter PT Freeport akan beroperasi dan akan merekrut sekitar 15 hingga 20 ribu anak bangsa untuk bekerja.”

Jokowi mengatakan, hilirisasi tidak hanya akan didorong industri tambang saja, akan tetapi juga perkebunan, pertanian, perikanan dan kelautan dan industri lainnya.

"Semuanya akan kita hilirisasikan agar dapat nilai tambah dan terbukanya lapangan pekerjaan," kata Jokowi.

Baca Juga: Jokowi Impikan Konser-konser Besar Kelak Bisa Digelar di IKN Jika...