PDIP Tegaskan Bakal Gulirkan Hak Angket: Ini Langkah Penting untuk Mengungkap Kecurangan Pemilu

JAKARTA, KOMPAS.TV - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP menegaskan bakal menggulirkan hak angket untuk mengungkap dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDI-P Djarot Saiful Hidayat mengatakan saat ini rencana penggunaan hak angket masih dibahas secara internal partai. Sementara  persiapan tengah dilakukan untuk dimatangkan. 

Djarot menjelaskan, PDIP sangat solid sebagai partai yang mengawal proses pemilu agar dilaksanakan sesuai dengan konstitusi serta prinsip-prinsip demokrasi yang jujur dan adil. 

Baca Juga: Ganjar Respons Pernyataan Jimly soal Hak Angket: Kami Tidak Pernah Menggertak

Karena itu, kata dia, penggunaan hak angket DPR merupakan langkah penting yang perlu dilakukan untuk mengungkap dugaan kecurangan Pemilu 2024. 

”Jika pelaksanaan pemilu buruk dan tidak legitimate, dikhawatirkan akan menghasilkan pemimpin yang tidak mampu mengemban amanat konstitusi,” kata Djarot dikutip dari Kompas.id pada Jumat (23/2/2024). 

“Karena itu, seluruh tahapan pemilu mulai dari awal sampai akhir harus diawasi secara serius yang sesuai dengan kaidah-kaidah demokrasi.”

Djarot menilai, hak angket merupakan hak setiap anggota DPR yang dapat digunaan untuk meminta penjelasan dan pertanggungjawaban dari penyelenggara pemilu sehingga rakyat bisa melihat dan menilai jalannya pelaksanaan pemilu. 

Agar prosesnya bisa berjalan di DPR, Djarot mengungkapkan, PDIP terus membangun komunikasi dengan partai-partai pengusung pasangan capres-cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

Baca Juga: Jimly: Wacana Hak Angket Cuma Gertakan, Kalau Tak Mau Ucapkan Selamat Jangan Manas-Manasin

Djarot pun menyambut positif langkah partai politik pengusung Anies-Muhaimin yang juga bersedia menggulirkan hak angket di DPR. 

“Intinya, proses komunikasi antarfraksi dan antara partai paslon 1 dan 3 terus dijalin,” ujar Djarot.

Djarot menjelaskan, komunikasi yang tengah dijalin dengan kubu 01 semangatnya adalah mewujudkan pemilu demokratis yang sesuai dengan konstitusi. Serta kaidah dan prinsip moral etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 

”Kita semua mengharapkan para pemimpin yang mendapatkan amanat rakyat benar-benar legitimate,” tutur Djarot.

Sebelumnya, hak angket kali pertama diusulkan oleh calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo pada Senin (19/2/2024). 

Ganjar mengatakan, menggulirkan hak angket karena adanya dugaan kecurangan dalam Pilpres 2024. Ia menilai hal tersebut perlu disikapi secara serius. 

Baca Juga: Bawaslu Persilakan DPR Gulirkan Hak Angket Usut Dugaan Kecurangan Pemilu 2024

Bahkan, partai politik pengusungnya pun dapat menggulirkan atau mengusulkan hak angket di DPR untuk menyelidiki dugaan kecurangan dalam Pilpres 2024.

”Jika DPR tak siap dengan hak angket, saya mendorong penggunaan hak interpelasi DPR untuk mengkritisi kecurangan pada Pilpres 2024,” ujar Ganjar.

 

Dukungan terhadap hak angket juga disampaikan pasangan capres-cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar. 

Menurut Anies, partai-partai di Koalisi Perubahan yang mengusungnya akan siap mendukung penggunaan hak angket tersebut.

”Ketika inisiatif hak angket itu dilakukan, maka tiga partai ini, Nasdem, PKB, dan PKS, siap ikut dan PDI-P sebagai fraksi terbesar menginisiasi ini. Saya yakin tiga-tiganya akan dukung,” kata Anies.

Baca Juga: Koalisi Perubahan Dukung PDIP Realisasikan Hak Angket, Siapkan Bukti dan Data Kecurangan Pemilu