Ia menyoroti pemerintahan Jokowi yang mengumpulkan lebih dari 80 persen kekuatan di parlemen, sehingga peran oposisi utama justru diisi oleh masyarakat sipil.
"Ini tentu sebuah demokrasi yang kurang sehat, oposisi non-parlementer. Dan ini tidak baik. Kalau kita ingin membangun sebuah kekuatan oposisi, maka hadirkan di parlemen,” katanya.
“Dalam konteks parlemen itu, maka mestinya (parpol) yang kalah, bukan berati tidak boleh bergabung dengan pemerintah, tapi bagaimana membangun kesolidan partai oposisi agar ada check and balances ke depan jalannya pemerintahan."
"Itu yang dibutuhkan kita semua, karena kekuasaan itu, siapa pun yang berkuasa, cenderung bisa disalahgunakan.”
Sementara Wakil Ketua Umum PAN Yandri Susanto menilai pertemuan Jokowi dengan Surya Paloh sebatas silaturahmi.
Ia pun menekankan, langkah Jokowi harus diapresiasi, bukan malah dicurigai sebagai upaya konsolidasi untuk koalisi besar.
"Sekali lagi, kontestasi pilpres dan pileg ini sudah selesai. Jangan kita bawa ke arah yang perseturuan yang tidak ada ujungnya. Kita perlu bersatu kembali, guyub kembali,” kata Yandri dalam program yang sama.
Baca Juga: Belum Disahkan KPU Komposisi Menteri Prabowo-Gibran Sudah Beredar, Ini Nama-nama yang Masuk
Presiden Jokowi mengaku akan mengundang semua elite parpol untuk bertemu. Hal tersebut disampaikan Jokowi usai pertemuannya dengan Surya Paloh pada Minggu (18/2/2024), menuai sorotan.
“Semua, semua (akan diundang)," kata Jokowi usai menghadiri acara Puncak Peringatan Hari Pers Nasional 2024 di kawasan Ancol, Jakarta, Selasa (20/2/2024).
Saat ditanya lebih jauh apakah akan mengundang elite PDI Perjuangan (PDIP) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jokowi menegaskan semua parpol diundang.
“Semua diundang,” katanya menegaskan.
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.