Tim Ganjar-Mahfud Bakal Bongkar Kecurangan Pemilu 2024 Melibatkan Kekuasaan: Ini akan Jadi Ledakan

JAKARTA, KOMPAS.TV - Tim Pembela Demokrasi dan Keadilan Ganjar Pranowo-Mahfud MD bakal membongkar kecurangan Pemilu 2024 yang diduga dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dengan melibatkan campur tangan kekuasaan. 

Wakil Ketua TPN Ganjar-Mahfud, Benny Ramdhani mengatakan, tim khusus yang dibentuk telah mengantongi fakta-fakta kecurangan di lapangan. 

Menurut dia, pada saatnya nanti, tim hukum tersebut akan membongkarnya ke publik di hadapan majelis sidang Mahkamah Konstitusi atau MK.

Baca Juga: Yusril Akan Pimpin Tim Hukum Prabowo-Gibran untuk Hadapi Gugatan Pelanggaran Pemilu di MK

Menurut politikus Partai Hanura itu, bukti kecurangan yang akan dibongkar oleh Tim Pembela Demokrasi dan Keadilan Ganjar-Mahfud akan memberikan ‘ledakan besar’.

”Semua itu akan menjadi fakta-fakta di persidangan MK. Jadi, ini bukan hanya kejutan. Ini akan menjadi 'ledakan' dalam persidangan MK bagaimana sebuah kejahatan demokrasi benar-benar bisa dibuktikan,” kata Benny di Jakarta pada Senin (19/2/2024).

Ia pun mencontohkan kecurangan-kecurangan yang terjadi dalam Pemilu 2024 misalnya, ada the invisible hand kekuasaan yang dikapitalisasi untuk memenangkan salah satu pasangan calon atau paslon. 

Kekuasaan itu, kata dia, bergerak secara masif di lapangan untuk mengintimidasi para kepala desa dan kepala daerah yang tidak memilih salah satu pasangan capres-cawapres peserta pemilu. 

Benny menambahkan, pihaknya pun sudah mengantongi bukti pengakuan mereka yang mendapat ancaman tersebut.

Baca Juga: Data Hitung Cepat Pemilu 2024 Litbang Kompas Capai 100 Persen, Ini Persentase Suara Capres-Cawapres

"Bagaimana bisa rakyat mengalami intimidasi? Bagaimana bisa kepala desa diancam? Jika tidak mendukung pasangan tertentu maka dia akan diperkarakan terkait pengelolaan anggaran dana desa," ucap Benny.

Sementara itu, Sekretaris TPN Ganjar-Mahfud, Hasto Kristiyanto mengatakan, pihaknya akan melawan berbagai kecurangan Pemilu 2024, baik melalui jalur hukum maupun politik.

Tim khusus yang sudah dibentuk tersebut, kata dia, sudah langsung bekerja di bawah arahan para ketua umum dan sekretaris jenderal partai politik pengusung Ganjar-Mahfud. Tim juga bergerak di bawah koordinasi Ganjar-Mahfud.

Dua advokat senior ditunjuk sebagai pimpinan Tim Pembela Demokrasi dan Keadilan Ganjar-Mahfud, yakni Todung Mulya Lubis (Ketua) dan Henry Yosodiningrat (Wakil Ketua). 

Selain itu, Hasto menambahkan, sejumlah pakar juga akan terlibat dalam tim hukum tersebut untuk mempersiapkan seluruh proses litigasi ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Baca Juga: KPU Pastikan Data Sirekap Pemilu 2024 Aman, Seluruhnya Tersimpan di Indonesia!

”Yang dihadapi saat ini adalah kerusakan demokrasi dan Pemilu 2024 telah menjadi pemilu dengan kerusakan paling parah dalam sejarah pemilu di Indonesia di masa reformasi,” kata Hasto.

“Maka, yang diperjuangkan oleh tim khusus ini adalah demokrasi, hukum, dan keadilan itu sendiri,” imbuhnya.

Sejumlah pakar yang dilibatkan dalam tim ini terdiri atas berbagai bidang.

Meliputi hukum, audit forensik teknologi informasi, politik, ekonomi, sosiologi, komunikasi, dan psikologi. 

Melalui seluruh pakar itu, lanjut Hasto, tim ingin membuktikan adanya korelasi antara berbagai kebijakan dan langkah Presiden Joko Widodo atau Jokowi dengan perilaku pemilih yang secara terstruktur, sistematis, dan masif juga melanggar hukum, dan telah menguntungkan pasangan calon nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Selain itu, Hasto menjelaskan, tim juga ingin mengukur sejauh mana keterlibatan kekuasaan yang kemudian mencederai proses demokrasi di Tanah Air ini. 

Menurut Hasto, demokrasi ini harus diselamatkan karena berkaitan dengan kepercayaan rakyat terhadap proses-proses demokrasi selanjutnya. 

Baca Juga: PKS soal Jokowi Ketemu Surya Paloh: Komunikasi Silakan, tapi Tidak Boleh Kompromi Praktik Kecurangan

Jika pengerahan kekuasaan ini tidak dikoreksi, kata dia, maka tidak akan ada lagi yang percaya terhadap proses demokrasi ke depan.

Termasuk dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah atau pilkada yang akan digelar pada November mendatang.

”Seluruh perjuangan yang kami lakukan ini tidak lain bertujuan untuk menyelamatkan demokrasi yang berkedaulatan rakyat, bukan demokrasi kekuasaan, bukan demokrasi yang menghalalkan segala cara,” tuturnya.

“Hal ini penting dan strategis sekali karena pada November nanti akan digelar pilkada serentak. Jika perjuangan ini tidak kami tempuh, niscaya ke depan akan muncul ketidakpercayaan terhadap proses demokrasi di Indonesia,” katanya.