TPN Ganjar-Mahfud Jelaskan Konteks Pernyataan Ahok: Pak Jokowi Bisa Kerja karena Didukung Partai

JAKARTA, KOMPAS.TV - Direktur Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Ronny Talapessy, menjelaskan konteks pernyataan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang mempertanyakan kinerja Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

Menurut Ronny, pernyataan Ahok tersebut dalam konteks meritokrasi dan bahwa Jokowi bisa bekerja karena ada dukungan partai pengusung.

“Kalau saya berpendapat bahwa omongan dari Pak Ahok itu dalam konteks meritokrasi, rekam jejak. Jadi Pak Jokowi itu bisa kerja karena didukung oleh partai pengusung ya,” kata Ronny dalam dialog Kompas Petang Kompas TV, Rabu (7/2/2024).

Dia kemudian mencontohkan saat Jokowi menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta dan Ahok menjadi wakilnya, PDI Perjuangan (PDIP) mengawal program-program mereka.

Baca Juga: Pengamat Media Baru Prabu Revolusi Jelaskan Alasan Prabowo-Gibran Unggul di TikTok

“Seperti di DKI, kita lihat PDI Perjuangan bagaimana mengawal program-program dari Jokowi-Ahok.”

“Kalau kita ingat ya, Jakarta pada saat itu semakin tertata rapi, dan itu bentuk dari susah payah teman-teman dari Fraksi PDI Perjuangan di DKI Jakarta yang mengawal program-program Jokowi-Ahok,” tegasnya.

Ia menambahkan, partai-partai politik yang saat ini berkoalisi mengusung capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, adalah mereka yang dulunya pesimistis dengan program Jokowi di Jakarta.

“Kalau sekarang kan partai-partai yang bersama 02 itu malah sebenarnya dulu yang sangat pesimis dengan program-program dari Pak Jokowi.”

“Jadi, konteks yang disampaikan oleh Pak Ahok sebenarnya ini seorang tokoh politik tidak bisa bekerja kalau tidak didukung oleh parpolnya, dalam hal ini PDI Perjuangan,” tambah Ronny.

Pengusung Prabowo-Gibran, kata Ronny, juga partai-partai yang mengkritik habis-habisan program Jokowi sebagai presiden.

“Sama juga seperti yang di DPR RI ya, Fraksi PDI Perjuangan berjuang mengamankan program-program Nawacita walaupun dikritik habis-habisan oleh teman-teman yang saat ini berkoalisi di 02.”

Menanggapi hal itu, Puteri Komaruddin selaku juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, mengingatkan bahwa Golkar sudah bersama Jokowi sejak 2015 atau 2016.

“Saya rasa kalau soal berkoalisi kita juga tahu, misalnya partai tempat saya bernaung, Partai Golkar, sudah bersama Pak Jokowi itu dari tahun 2015 atau 2016 ketika kita bergabung dengan koalisi Pak Jokowi bersama PDIP,” ucapnya dalam dialog yang sama.

Bahkan, lanjut Puteri, sejak 2019 hingga 2024, Golkar juga bersama dengan PDIP mengawal seluruh agenda pembangunan yang diusung Jokowi.

Baca Juga: PDIP Jelaskan Maksud Pernyataan Ahok: Jokowi dan Gibran Bisa Kerja?

“Dari tahun 2019 sampai tahun 2024, Partai Golkar juga sama-sama dengan PDIP tentunya mengawal seluruh agenda pembangunan yang Pak Jokowi usung bersama menteri dan lembaganya, baik di DPR maupun menteri-menteri yang berlatar belakang Golkar.”

“Jadi kalau dibilang Pak Jokowi tidak bisa bekerja tanpa partai pengusungnya, itu tentu saja karena seorang pemimpin itu pasti membutuhkan banyak sekali bantuan, terutama terkait hal-hal teknis,” tuturnya.

Sebelumnya, Kompas.TV memberitakan, dalam video yang tersebar di media sosial TikTok dan X, Ahok terlihat sedang berada dalam forum pertemuan dengan masyarakat.

Ia kemudian melontarkan berbagai pertanyaan kepada seorang ibu yang menyatakan akan memilih Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024.

Pada kesempatan itu, Ahok mengatakan tak ingin memilih presiden yang tidak sehat, emosional, dan tak bisa bekerja. Dia pun khawatir jika nanti pada akhirnya Gibran yang justru naik jabatan menjadi presiden.

"Kita khawatir kalau tiba-tiba Gibran yang naik. Tapi presiden kalau cuma 2 tahun, karakter teruji kalau ada kekuasaan. Sekarang saya mau tanya, di mana ada bukti Gibran bisa kerja selama jadi wali kota?" tanya Ahok.

"Terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja? Saya lebih tahu, makanya sebenarnya saya enggak enak bilang depan umum.”