Menko PMK Bantah Pembagian Bansos Ada Kaitan dengan Pilpres: Ini Kebijakan untuk yang Membutuhkan

JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy membantah pembagian bantuan sosial (bansos) secara rangkap tiga bulan ada kaitannya dengan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Pernyataan tersebut disampaikan Muhadjir di sela-sela kunjungannya ke Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, beberapa hari lalu untuk meninjau penyaluran bantuan pangan 

"Jadi, bansos tidak ada kaitannya dengan Pilpres," ujar Muhadjir dalam keterangannya di Jakarta, dikutip Antara, Sabtu (3/2/2024).

Muhadjir menegaskan, pembagian secara kolektif tiga bulan sudah dilakukan sejak dulu dan sama sekali tidak ada kaitannya dengan kepentingan Pemilu 2024.

"Ya sejak dulu ada jenis-jenis bansos yang dibagi secara kolektif tiga bulan bersamaan begitu, termasuk Kartu Indonesia Pintar itu juga tiga bulanan," ujarnya.

Muhadjir menjelaskan, pemberian bansos, seperti beras, dilakukan secara rangkap agar menghemat biaya pengiriman ke wilayah-wilayah yang jauh dan terpencil.

"Untuk kecamatan yang jauh, yang penduduknya mencar-mencar, kan, ya cost-nya tinggi kalau PT Pos harus membagi setiap bulan. Maka tadi banyak yang usul supaya tiga bulan sekaligus saja," jelas Muhadjir.

Lebih lanjut, Muhadjir menekankan bahwa bansos merupakan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat yang sangat membutuhkan.

"Ini kebijakan yang betul-betul memang untuk berpihak kepada mereka yang sangat membutuhkan," ujarnya.

Baca Juga: Bahlil Blak-blakan soal Mensos Risma, dan Tudingan Politisasi Bansos

Terkait waktu pemberian bansos yang dinilai tidak tepat karena berdekatan dengan Pemilu 2024, Muhadjir menyebut hal tersebut merupakan penilaian masing-masing pihak.

Namun menurutnya, masyarakat bawah saat ini banyak yang terdampak naiknya harga bahan pokok.

Terutama beras, karena banyak lahan sawah yang gagal panen atau puso akibat cuaca ekstrem El Nino yang terjadi pada tahun lalu.

"Mungkin untuk yang tidak butuh memang merasa tidak tepat. Tapi saya yakin masyarakat bawah yang memang merasakan dampak dari kenaikan harga bahan pokok khususnya beras ini pasti itu sangat tepat," jelasnya.

Hal senada juga diungkapkan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi.

Ia mengatakan, program bantuan pangan beras yang digelontorkan pemerintah sangat dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya mereka yang berpendapatan rendah.

"Sangat perlu saat kondisi seperti hari ini, khususnya untuk masyarakat kecil," ujar Arief.

Arief menyebut, bantuan pangan beras merupakan program pemerintah berupa penyaluran beras kepada keluarga penerima manfaat (KPM).

Baca Juga: Tanggapan Mahfud MD soal Politisasi Bansos: Tidak Boleh Dipolitisir

Sementara itu menurut ekonom dari The Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Rusli Abdullah, bansos pada awal tahun memang dibutuhkan oleh masyarakat kelas bawah yang sedang menghadapi kenaikan harga bahan pangan.

"Di luar agenda politik, tentunya penyaluran bansos membantu konsumsi masyarakat di tengah beberapa harga yang naik akibat dampak cuaca," tutur Rusli.

Dia menjelaskan bahwa di awal tahun, para petani juga mulai menanam karena Indonesia memasuki musim hujan setelah mengalami kekeringan akibat El Nino.

Selama masa tanam, tambahnya, para petani kecil memerlukan bantuan sosial tunai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan pertanian mereka.

Program bansos beras merupakan salah satu pemanfaatan cadangan beras pemerintah (CBP) yang tercantum sesuai amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 125 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah.

Bantuan ini diberikan kepada masyarakat berpendapatan rendah, yaitu KPM.

Berdasarkan data dari Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Kemenko PMK.

Setiap KPM menerima 10 kg beras per bulan sebagai bantuan.

Pemberian bantuan dimulai sejak awal 2023 dan dilanjutkan pada 2024.

Bantuan Pangan Beras 2024 disalurkan dari Januari hingga Maret kepada 22 juta KPM sesuai Data P3KE Kemenko PMK.

Bantuan akan diperpanjang dari Mei hingga Juni dengan syarat APBN masih memungkinkan. 

Baca Juga: Megawati Singgung Bansos di Konser Salam Metal Ganjar-Mahfud: Itu Uang Rakyat, Jangan Lupa!