Menko PMK Bantah Pembagian Bansos Ada Kaitan dengan Pilpres: Ini Kebijakan untuk yang Membutuhkan

JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy membantah pembagian bantuan sosial (bansos) secara rangkap tiga bulan ada kaitannya dengan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Pernyataan tersebut disampaikan Muhadjir di sela-sela kunjungannya ke Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, beberapa hari lalu untuk meninjau penyaluran bantuan pangan 

"Jadi, bansos tidak ada kaitannya dengan Pilpres," ujar Muhadjir dalam keterangannya di Jakarta, dikutip Antara, Sabtu (3/2/2024).

Muhadjir menegaskan, pembagian secara kolektif tiga bulan sudah dilakukan sejak dulu dan sama sekali tidak ada kaitannya dengan kepentingan Pemilu 2024.

"Ya sejak dulu ada jenis-jenis bansos yang dibagi secara kolektif tiga bulan bersamaan begitu, termasuk Kartu Indonesia Pintar itu juga tiga bulanan," ujarnya.

Muhadjir menjelaskan, pemberian bansos, seperti beras, dilakukan secara rangkap agar menghemat biaya pengiriman ke wilayah-wilayah yang jauh dan terpencil.

"Untuk kecamatan yang jauh, yang penduduknya mencar-mencar, kan, ya cost-nya tinggi kalau PT Pos harus membagi setiap bulan. Maka tadi banyak yang usul supaya tiga bulan sekaligus saja," jelas Muhadjir.

Lebih lanjut, Muhadjir menekankan bahwa bansos merupakan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat yang sangat membutuhkan.

"Ini kebijakan yang betul-betul memang untuk berpihak kepada mereka yang sangat membutuhkan," ujarnya.

Baca Juga: Bahlil Blak-blakan soal Mensos Risma, dan Tudingan Politisasi Bansos

Terkait waktu pemberian bansos yang dinilai tidak tepat karena berdekatan dengan Pemilu 2024, Muhadjir menyebut hal tersebut merupakan penilaian masing-masing pihak.

Namun menurutnya, masyarakat bawah saat ini banyak yang terdampak naiknya harga bahan pokok.

Terutama beras, karena banyak lahan sawah yang gagal panen atau puso akibat cuaca ekstrem El Nino yang terjadi pada tahun lalu.

"Mungkin untuk yang tidak butuh memang merasa tidak tepat. Tapi saya yakin masyarakat bawah yang memang merasakan dampak dari kenaikan harga bahan pokok khususnya beras ini pasti itu sangat tepat," jelasnya.

Hal senada juga diungkapkan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi.