Cak Imin soal Para Guru Besar Kirim Petisi ke Jokowi: Kalau Diabaikan, Bisa Terulang Revolusi 1998

JAKARTA, KOMPAS.TV - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, menanggapi petisi yang dikirim para guru besar dari Universitas Gajah Mada (UGM), Universitas Islam Indonesia (UII) dan Universitas Indonesia (UI) kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

Menurut dia, pemerintah harus melakukan evaluasi jika para ilmuwan dari kampus-kampus ternama itu sudah menyuarakan keresahan. 

Sebab, kata Cak Imin, hal itu menandakan negara sedang dilanda masalah besar terkait penyelenggaraan Pemilu 2024. 

Baca Juga: Guru Besar UI, UGM, dan UII Kirim Petisi kepada Jokowi agar Pemilu 2024 Digelar Secara Adil

"Harus menjadi evaluasi bersama, tidak boleh kita gegabah mengabaikan, karena kalau tidak, bisa terulang revolusi 98," kata Cak Imin di Banten, Jumat (2/2/2024).

"Nah, kalau sudah kampus bicara, kalau sudah ilmuan dan para profesional bicara, artinya lampu merah," sambungnya.

Sebelumnya para guru besar dari UGM, UII, dan UI mengirimkan sejumlah petisi kepada pemerintah, khususnya Presiden Jokowi. 

Petisi-petisi tersebut memiliki narasi yang seragam, yaitu mengingatkan pemerintah agar menggelar Pemilu 2024 secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. 

Sivitas akademika yang pertama kali menyerukan itu ialah para guru besar dari UGM. 

Mereka mengkritik Presiden Jokowi lewat Petisi Bulaksumur yang dibacakan di Balairung UGM, Yogyakarta, Rabu (31/1/2024).

Beberapa penyimpangan yang disinggung dalam petisi tersebut antara lain soal pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi (MK).

Kemudian keterlibatan aparat penegak hukum dalam proses demokrasi perwakilan yang sedang bergulir serta pernyataan Jokowi tentang diperbolehkannya presiden dan menteri untuk berkampanye dan memihak pasangan capres-cawapres tertentu.

Komunitas akademik UGM menilai Presiden Jokowi sebagai kepala negara dan pemerintahan justru menunjukkan bentuk-bentuk penyimpangan kepada prinsip dan moral demokrasi, kerakyatan serta keadilan sosial yang merupakan esensi nilai Pancasila. 

“Tindakan Presiden Jokowi justru menunjukkan bentuk-bentuk penyimpangan pada prinsip-prinsip dan moral demokrasi kerakyatan dan keadilan sosial yang merupakan esensi nilai Pancasila,” ujar guru besar Fakultas Psikologi UGM, Profesor Koentjoro.

Baca Juga: Susul UGM, Sivitas Akademika UII Desak Jokowi Jadi Teladan Etika dan Stop Salah Gunakan Kekuasaan