Guru Besar UI, UGM, dan UII Kirim Petisi kepada Jokowi agar Pemilu 2024 Digelar Secara Adil

Baca Juga: Keluarkan Petisi Bulaksumur, Komunitas Akademik UGM Minta Jokowi Kembali ke Koridor Demokrasi

Kedua, menuntut Jokowi beserta semua aparatur pemerintahan untuk berhenti menyalahgunakan kekuasaan dengan tidak mengerahkan dan memanfaatkan sumber daya negara untuk kepentingan politik praktis.

Termasuk, lanjut dia, salah satunya dengan tidak melakukan politisasi dan personalisasi bantuan sosial (bansos).

"Ketiga, menyeru Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) agar aktif melakukan fungsi pengawasan, memastikan pemerintahan berjalan sesuai dengan koridor konstitusi dan hukum, serta tidak membaca demokrasi yang mengabaikan kepentingan dan masa depan bangsa," jelasnya.

Keempat, sivitas akademika UII mendorong para menteri dan kepala daerah yang menjadi tim sukses serta tim kampanye salah satu pasangan capres-cawapres untuk mengundurkan diri dari jabatannya.

Hal tersebut guna menghindari konflik kepentingan yang berpotensi merugikan bangsa dan negara.

"Kelima, mengajak masyarakat Indonesia untuk terlibat memastikan pemilihan umum berjalan secara jujur adil dan aman, demi terwujudnya pemerintahan yang mendapatkan legitimasi kuat berbasis penghormatan suara rakyat," tegasnya.

Seruan senada juga disampaikan sivitas akademika Universitas Indonesia (UI) yang tergabung dalam Dewan Guru Besar UI pada Jumat (2/2/2024).

Mereka menyoroti praktik dugaan kecurangan yang terjadi dalam pelaksanaan Pemilu 2024. 

Salah satu yang disorot adalah gerakan mobilisasi aparatur sipil negara atau ASN, TNI dan Polri untuk memenangkan salah satu pasangan calon (paslon) di Pilpres 2024. 

"Menuntut agar semua ASN, pejabat pemerintah, ABRI dan Polri dibebaskan dari paksaan untuk memenangkan salah satu paslon," kata Ketua Dewan Guru Besar UI Prof. Harkristuti Harkrisnowo di Rektorat UI, Depok, Jawa Barat, Jumat. 

Selain itu, ia bersama sivitas akademika UI juga mengutuk segala bentuk tindakan yang menindas kebebasan berekspresi. 

"Menuntut hak pilih rakyat dalam pemilu dapat dijalankan tanpa intimidasi dan ketakutan," katanya.  

Tuti juga mengimbau seluruh perguruan tinggi di Indonesia mengawasi pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan tersebut.

"Menyerukan agar semua perguruan tinggi di seluruh tanah air mengawasi dan mengawal secara ketat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di wilayah masing-masing."

"Mari kita jaga bersama demokrasi dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai dan banggakan," katanya. 

Menurut dia, dalam lima tahun terakhir, utamanya menjelang Pemilu 2024, pihaknya kembali terpanggil untuk menabuh genderang, membangkitkan asa, dan memulihkan demokrasi negeri yang terkoyak.  

Baca Juga: Jokowi Tanggapi Singkat Petisi Bulaksumur Sivitas Akademika UGM

"Negeri kami nampak kehilangan kemudi akibat kecurangan dalam perebutan kuasa, nihil etika, menggerus keluhuran budaya serta kesejatian bangsa."

"Kami, Sivitas Akademika Universitas Indonesia prihatin atas hancurnya tatanan hukum, dan demokrasi. Hilangnya etika bernegara dan bermasyarakat, terutama korupsi dan nepotisme telah menghancurkan kemanusiaan, dan merampas akses keadilan kelompok miskin terhadap hak pendidikan, kesehatan, layanan publik, dan berbagai kelayakan hidup," katanya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi telah menanggapi petisi yang dibuat para guru besar UGM dan UII. Menurutnya, penyampaian petisi tersebut merupakan hak demokrasi masyarakat.

"Itu hak demokrasi," kata Jokowi kepada wartawan, Kamis (1/2/2024).