Kompas TV nasional rumah pemilu

Mahfud Sebut Pernyataan Presiden Boleh Kampanye Timbulkan Kontroversi Baru di Kalangan Akademisi

Kompas.tv - 2 Februari 2024, 06:45 WIB
mahfud-sebut-pernyataan-presiden-boleh-kampanye-timbulkan-kontroversi-baru-di-kalangan-akademisi
Cawapres RI nomor urut 3 Mahfud MD dalam Program ROSI, Kompas TV, Kamis (1/2/2024). (Sumber: Tangkapan layar Kompas TV)
Penulis : Kurniawan Eka Mulyana | Editor : Vyara Lestari

JAKARTA, KOMPAS.TV – Calon Wakil Presiden (Cawapres) RI nomor urut 2 Mahfud MD, menyebut pernyataan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) tentang presiden boleh berkampanye menimbulkan kontroversi baru di kalangan akademisi.

Mahfud menjelaskan hal itu secara eksklusif di Program ROSI, Kompas TV, Kamis (1/2/2024), menjawab pertanyaan tentang pernyataan Jokowi yang menimbulkan reaksi aktivis dan sejumlah guru besar.

Awalnya, Mahfud enggan mengomentari hal itu karena saat ini jalurnya dan jalur para guru besar itu berbeda.

Ndak, saya nggak berkomentar. Guru besar itu jalurnya lain, dia murni akademis dan etika seperti yang dipelajari di kampus,” kata Mahfud.

“Saya kan pesaing ya, saya ini politikus. Nanti apa pun yang saya bilang wah ini dinilai macam-macam.”

Meski demikian, Mahfud menyebut bahwa hal itu akan bergulir sendiri, dan sepengetahuannya, hal itu akan bergulir eperti efek domino.

Baca Juga: Mahfud Temui Jokowi di Istana Serahkan Surat Pengunduran Diri, Bagaimana Menteri yang Lain?

“Sejauh yang saya tahu itu akan bergulir sendiri seperti efek domino, ini akan ke sini, ke sini, ke sini, kayaknya ya, kalau yang saya lihat.”

Saat ditanya, apakah menurut dirinya hal ini sesuatu yang sudah muncul sejak awal atau baru menggelinding dan akan menjadi lebih besar, Mahfud dengan tegas hal ini baru menggelinding setelah Jokowi menyatakan presiden boleh berkampanye.

“Ini baru menggelinding sesudah Pak Jokowi tanggal 24 (Januari) itu mengatakan presiden boleh berkampanye, menteri boleh, gitu, karena itu menimbulkan kontroversi baru di kalangan akademisi,’ tegasnya.

“Karena pasal lain yang melarang presiden tidak netral itu ada, sehingga ada yang mengatakan bahwa presiden boleh kampanye kalau dia incumbent, menteri boleh kalau dia calon, dan itu pun harus cuti.”




Sumber : Kompas TV




BERITA LAINNYA


Sulawesi

Banjir Rendam 12 Kecamatan di Maros

22 Desember 2024, 23:51 WIB

FOLLOW US




Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.


VIDEO TERPOPULER

Close Ads x