Cak Imin: Hampir Seluruh Rakyat Protes ketika Presiden Jokowi Tak Netral di Pilpres 2024

BADUNG, KOMPAS.TV - Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, menyebut hampir seluruh masyarakat Indonesia tak terima ketika mengetahui Presiden Joko Widodo atau Jokowi tak netral di Pilpres 2024. 

Sebab, kata dia, seorang Kepala Negara seharusnya mengayomi seluruh rakyat Indonesia karena yang bersangkutan merupakan pejabat tertinggi dan memegang kekuasaan dalam negara.

Baca Juga: Ketua KPU Hasyim Sebut Jika Kampanye, Jokowi Harus Ajukan Cuti ke Presiden

"Hampir seluruh rakyat protes, Presiden harus tetap netral dan tidak berpihak pada siapa pun," kata Cak Imin di Kabupaten Badung, Bali, Jumat (26/1/2024).

"Penolakan terhadap presiden tidak netral dan harus netral, menunjukkan suara perubahan nyata dan menjadi harapan seluruh rakyat Indonesia," sambungnya. 

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu meyakini dirinya bersama capres nomor urut 1, Anies Baswedan, akan memenangi Pilpres 2024. 

"Insyaallah, suara perubahan tidak bisa dibendung oleh siapa pun. Suara perubahan tidak bisa ditutupi oleh siapa pun," ujarnya. 

Ia menegaskan, dirinya bersama Anies akan bergerak dan berjuang bersama masyarakat, tidak ada kepentingan lain selain untuk persatuan dan kesatuan. 

Sehingga, ia optimistis warga Bali mendukung pemenangannya agar perubahan lebih cepat diwujudkan.

"Saya sampaikan kami bergerak untuk persatuan dan kesatuan bangsa. Dari Bali kami sampaikan Anies-Muhaimin garda terdepan Bhinneka Tunggal Ika," kata Cak Imin. 

Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia Moeldoko angkat bicara mengenai pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang bilang presiden boleh berkampanye dan memihak dalam pemilu.

Moeldoko mengatakan presiden sebagai pejabat publik memang harus memberikan pelayanan yang adil tanpa melihat latar belakang, termasuk partai.

Namun, presiden sebagai figur yang memiliki jabatan politik, masih memiliki hak-hak politik yang melekat. Moeldoko bilang, hal itu diatur dalam Undang-Undang Pemilu.

Baca Juga: Viral Pose 2 Jari dari Mobil Kepresidenan, Anggota Komisi II DPR Desak Bawaslu Periksa Jokowi

“Sangat jelas disebutkan di sana, presiden, wakil presiden, para menteri, dan seluruh pejabat publik itu bisa memiliki hak untuk melakukan kampanye,” kata Moeldoko di Malang, Jawa Timur, Jumat (26/1/2024).

Sebelumnya, Jokowi mengatakan seorang presiden boleh berkampanye dalam pemilu.

Bahkan, kata dia, presiden juga boleh memihak kepada calon tertentu dalam kontestasi pesta demokrasi.

Penjelasan Jokowi tersebut disampaikan saat ditanya perihal menteri-menteri yang berasal dari bidang nonpolitik yang aktif berkampanye saat ini.

"Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja," ujar Jokowi di Terminal Selatan Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (24/1/2024).

"Yang penting, presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. (Jadi) boleh (presiden kampanye)," katanya lagi.