Soal Beras Bulog Berstiker Capres-Cawapres Tertentu, KPK: Kalau Mau Fair, Tiga-Tiganya Harusnya Ada

JAKARTA, KOMPAS.TV - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi beredarnya foto kantong beras Bulog dengan logo atau stiker gambar pasangan capres-cawapres tertentu di media sosial.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyoroti peluang terjadinya konflik kepentingan dalam pembagian bantuan sosial (bansos).

"Terkait dengan bansos dengan logo-logo calon tertentu, sekali lagi kami di KPK itu sudah berkali-kali mengingatkan terkait dengan kemungkinan adanya konflik kepentingan," kata Alexander dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (25/1/2024).

"Konflik kepentingan ini adalah embrio akar persoalan korupsi kita, sering kadang-kadang orang berdalih toh yang penting bantuan sampai, tidak mengambil keuntungan berupa keuangan," ujarnya.

Padahal, menurutnya, keuntungan tidak harus dalam bentuk materi, namun juga dapat berupa citra atau image baik bagi pihak yang menyalahgunakan.

"Apalagi kalau itu terjadi di saat seperti ini di mana pemilu, semua calon berusaha menarik simpati dari rakyat," tegasnya.

"Dengan adanya bantuan yang ada logo paslon, masyarakat tertentu yang tidak memahami bagaimana mekanisme keuangan negara, dengan adanya logo pasangan tertentu, rakyat yang tidak memahami, akan melihat bahwa bansos ini sumber uangnya seolah-olah dari pasangan yang bersangkutan," jelasnya.

Padahal, bansos bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Lebih lanjut, Alexander menyebut jika ingin adil, seharusnya stiker yang dipasang menampilkan ketiga pasangan capres-cawapres.

Baca Juga: TPN Ganjar-Mahfud Sebut Masyarakat Takut Disurvei karena Berimbas pada Pembagian Bansos

"Kalau mau fair, ya tiga-tiga pasangan itu harus ada di dalam karung bansos itu. Kalau mau fair ya. Sehingga masyarakat tersosialisasikan siapa calon presiden pasangan nomor satu, dua, tiga. Tidak satu pasangan saja," ujarnya.

"Ini jelas ada unsur konflik kepentingan, apalagi kalau dilakukan secara masif," ucapnya menegaskan.

Alexander pun berharap praktik-praktik tersebut dapat dihindari semua pihak.

"Dan kami berharap Bawaslu selaku pengawas pemilu juga bisa melakukan koreksi dalam praktik-praktik seperti ini,” tutup dia.

Sebelumnya beredar foto kantong beras Bulog yang ditempel stiker capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, di media sosial X (dulu Twitter).

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Ahmad Muzani, mengaku belum melihat foto tersebut. Namun, ia bilang hal itu bisa saja terjadi.

“Itu bisa saja, tetapi saya belum melihat karena di beberapa tempat juga yang seperti itu terjadi, beras Bulog,” kata Muzani, Kamis.

Baca Juga: TPN Ganjar-Mahfud Berencana Laporkan Bansos Berstiker Prabowo-Gibran ke Bawaslu: Kami Telusuri Dulu

Sementara Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurti menyebut pihaknya tidak pernah menempelkan atribut apa pun selain label Badan Pangan Nasional dan Bulog di kemasan beras.

"Dari Bulog tidak ada atribut apa pun," ujarnya saat dihubungi Kompas.com, Kamis (25/1/2024).

Menurut Bayu, beras dari program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) tersebut sangat mudah diperoleh karena dalam pendistribusiannya, Perum Bulog bekerja sama dengan berbagai jaringan distributor sampai ke ritel modern.

Hal itu dilakukan agar masyarakat mudah untuk mengakses beras tersebut.

Sehingga program stabilisasi harga beras dapat terlaksana secara masif dalam rangka menjaga stabilitas harga beras.

"Setelah beras dibeli oleh masyarakat, Bulog tidak dapat mengatur apa yang akan dilakukan masyarakat atas beras itu. Tapi yang pasti, kita tidak ada membuat atribut apa pun," jelasnya.