JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar membantah ada beda cara baca data deforestasi dengan cawapres nomor urut 3 Mahfud MD. Menurut Siti Nurbaya, bagian-bagian dari data Global Forest Watch yang dijadikan rujukan Mahfud MD bicara soal deforestasi harus dikoreksi.
Demikian Siti Nurbaya menimpali pernyataan Mahfud MD soal angka deforestasi Indonesia kepada KOMPAS TV, Rabu (24/1/2025)
“Jadi, ini bukan masalah beda cara baca data, tapi memang bagian-bagian dari data Global Forest Watch tersebut yang harus dikoreksi. Ada yang telah dikoreksi dan ada yang sedang dalam proses dikoreksi,” tutup Menteri LHK.
Siti menuturkan, Kementerian LHK sudah menandatangani MoU kemitraan teknis dengan Presiden/CEO World Resources Institute (WRI Global) Ani Dasgupta sejak Februari tahun lalu untuk melakukan koreksi data deforestasi dari Global Forest Watch (GFW). Selain itu, Siti menambahkan, langkah koreksi data deforestasi versi Global Forest Watch tersebut dilakukan setelah melakukan peninjauan bersama ke lapangan pada Juni 2023.
Baca Juga: TPN: Keputusan Mahfud Mundur dari Jabatan Menko Polhukam Sudah Firm, Tinggal Tunggu Waktu
“Perwakilan dari Pemerintah Norwegia juga turut serta dalam peninjauan lapangan tersebut dan menyaksikan langsung bahwa terdapat kawasan non-hutan alam (seperti kebun sawit, hutan tanaman, dan kebun masyarakat) dimasukkan sebagai hutan primer,” jelasnya.
“Memasukkan kawasan non-hutan alam dalam perhitungan deforestasi versi Global Forest Watch, jelas salah. Proses koreksi terus dilakukan melalui kemitraan teknis dengan WRI.”
Selain itu, Siti juga menegaskan, data yang dimuat Global Forest Watch soal deforestasi tidak dengan cara cek lapangan.
“Perlu saya tegaskan bahwa data Global Forest Watch tidak melakukan cek lapangan. Sehingga, kita bersama WRI berkolaborasi untuk memperkuat data kehutanan yang berbasis fakta lapangan,” tegasnya.
Dalam keterangannya, Siti menambahkan, bukan hanya data Global Forest Watch soal deforestasi yang perlu dikoreksi, melainkan juga kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Saat ini, lanjut Siti, KLHK dan WRI sedang melakukan langkah-langkah teknis untuk melakukan koreksi.
“Data karhutla Global Forest Watch mengungkapkan bahwa karhutla serius terjadi pada 2016 dan 2020. Faktanya, bukan terjadi pada kedua tahun itu, melainkan tahun 2015 dan 2019,” jelas Siti.
“Koreksi awal sudah dilakukan dengan menambahkan penjelasan teknis di bagian bawah grafik Global Forest Watch yang terkait Indonesia. Bisa dilihat di website mereka,” imbuhnya.
Baca Juga: Siti Nurbaya: Data Deforestasi Mahfud MD Salah, Dia Mesti Ngerti Deforestasi Itu Apa
Dalam penjelasannya, Siti menyampaikan ada perkembangan terbaru dari pelaksanaan MoU dengan WRI. Pada akhir Februari ini, akan dilakukan analisis bersama lagi mengenai data deforestasi 2023 versi GFW.
“Tim dari University of Maryland (sebagai pihak penyedia data), Global Forest Watch dan WRI DC akan ke Jakarta akhir Februari ini untuk bersama-sama dengan tim KLHK dalam penyiapan analisis bersama serta tinjauan ke lapangan,” jelasnya.
“Koreksi lanjutan terhadap data Global Forest Watch serta penguatan data kehutanan Indonesia akan terus berlanjut dalam kolaborasi teknis KLHK dengan WRI, yang didukung oleh Pemerintah Norwegia.”
Sebelumnya, Mahfud MD mengaku ada perbedaan dalam membaca data deforestasi dengan Menteri LHK Siti Nurbaya. Namun, Mahfud MD menolak data yang disebutkannya soal deforestasi pada debat dinilai salah.
“Memang betul bukan kesalahan. Perbedaan membaca data. Yang disampaikan Bu Siti Nurbaya itu adalah deforestasi netto data yang ada di KLHK dan BPS. Sedangkan data yang saya baca dari Global Forest Watch,” ucap Mahfud MD, Selasa (23/1/2024).
Sebelumnya, Mahfud MD dalam debat Pilpres 2024 menyoroti soal terjadi pembabatan hutan atau deforestasi. Dari data yang di kantonginya, Mahfud mengatakan deforestasi mencapai 12,5 juta hektar.
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.