Baca Juga: Akun Resmi Kemhan Sempat Pasang Hastag PrabowoGibran2024, Ini Respons Istana
“Jadi, ya saya bilang begitu, aparat itu yang mana?” tanya Maruli.
Sebab, lanjut Maruli, TNI AD telah menerapkan asas hukum kepada setiap prajurit. Atas dasar itu, Maruli yakin jajaran TNI AD tidak berani melakukan sesuatu yang melanggar hukum, termasuk membekingi pertambangan ilegal.
“Jadi, kita sulit juga lah di zaman sekarang ini, terus terang saja, kalau misalnya kita begitu-begitu, masuk video, kita takut sekarang ini. Jadi, enggak seberani itu lagi kita. Kita sudah mulai. Memang kadang-kadang hukum itu akan taat setelah ada pemaksaan,” ujarnya.
“Kalau kita bermain-main dengan tambang begitu, menjaga-menjaga, difoto, saya yakin responsnya cepat ini.”
Sebelumnya dalam debat Pilpres keempat, Mahfud MD mengatakan, untuk mencabut izin usaha pertambangan (IUP) tidak mudah dilakukan karena banyak mafianya.
Baca Juga: Istana Bantah Jokowi Minta Ketemu Mega: Itu Tidak Pernah Terjadi
“Cabut saja IUP-nya’, nah itu masalahnya. Mencabut IUP itu banyak mafianya, banyak mafianya. Saya sudah mengirim tim ke lapangan, ditolak, sudah putusan Mahkamah Agung. Itu begitu. Bahkan KPK seminggu lalu mengatakan untuk pertambangan di Indonesia itu banyak sekali yang ilegal dan itu di-backing oleh aparat-aparat dan pejabat. Itu masalahnya,” kata Mahfud.
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.