JAKARTA, KOMPAS.TV - Presiden Joko Widodo melantik Arsul Sani sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) di Istana Kepresidenan Jakarta, hari ini Kamis (18/1/2024).
Pelantikan dilakukan seiring berakhirnya masa jabatan Wahiduddin Adams. Arsul, yang terpilih setelah memperoleh suara mayoritas dari sembilan fraksi di DPR.
"Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban Hakim Konstitusi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh UUD negara RI 1945 dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut UUD negara RI 1945, serta berbakti kepada nusa bangsa," ucap Arsul.
Baca Juga: Rapat dengan KPU dan Bawaslu, DPR Dalami Proses Rekapitulasi Suara Pemilu 2024
Dengan pelantikan tersebut, Arsul resmi menjadi Hakim Konstitusi menggantikan Wahiduddin Adams yang memasuki masa pensiun sejak 17 Januari 2024.
Dalam pelantikan tersebut, tampak hadir Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Mensesneg Pratikno, dan Menko Polhukam Mahfud MD.
Hadir juga di Istana Negara, para hakim MK di antaranya Suhartoyo, Saldi Isra, Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, dan Daniel Yusmic.
Baca Juga: Kata Indra Sjafri Soal Pembangunan Training Center PSSI di IKN
Arsul Sani tidak hanya dikenal sebagai politisi dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tetapi juga memiliki jejak akademik dan bidang profesional.
Dilahirkan dari keluarga politisi, sebagaimana dilansir dari Antara, ayahnya Abdullah Fadjari yang merupakan mantan anggota DPRD Pekalongan dari PPP, Arsul menghabiskan masa kecil dan remajanya di Pekalongan, Jawa Tengah, sebelum melanjutkan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI).
Selama di UI, ia aktif dalam berbagai kegiatan kemahasiswaan, termasuk menjabat sebagai Ketua Komisariat Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Fakultas Hukum UI pada 1985 dan menjadi editor Jurnal Hukum dan Pembangunan UI.
Baca Juga: Tanggapan Sekjen PDIP Hasto soal Isu Pemakzulan Jokowi
Karier profesional Arsul dimulai sebagai pengacara di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta.
Ia juga memiliki pengalaman di sektor swasta, termasuk sebagai kepala GDP Surabaya Dunhill Madden Butler dan Komisaris PT Tupperware Indonesia.
Dalam dunia politik, Arsul menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PPP dan Wakil Ketua MPR periode 2019-2024, serta anggota DPR dari daerah pemilihan Jawa Tengah X.
Baca Juga: Cerita Petani di Bekasi Tiba-Tiba Ditagih Utang Rp4 Miliar
Arsul Sani, berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dari KPK per 8 Maret 2023, memiliki total harta kekayaan Rp 31.223.891.201.
Berikut rinciannya:
1. Tanah dan bangunan
2. Kendaraan
3. Harta bergerak lainnya senilai Rp 124.250.000
3. Surat berharga senilai Rp 56.000.000
4. Kas dan setara kas senilai Rp 2.672.059.452
5. Utang senilai Rp 2.722.418.251
Baca Juga: Petugas Imunisasi di Surabaya Jemput Bola Vaksinasi Polio pada Anak-Anak
Pelantikan Arsul Sani sebagai Hakim MK menandai babak baru dalam karier politik dan hukumnya.
Latar belakang yang beragam, mulai dari pendidikan hukum, pengalaman di organisasi kemahasiswaan, karier di dunia hukum dan politik, hingga kepemilikan aset yang signifikan, memberikan gambaran tentang perjalanan profesional dan personal Arsul.
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.