Saling Sindir Anies dan Prabowo, Mardani: Pemimpin Harus Jaga Etika karena Hukum Terus Diakalin

JAKARTA, KOMPAS.TV - Deputi Netralitas Penyelenggaraan Pemilu Tim Pemenangan Nasional Anies-Muhaimin (Timnas Amin) Mardani Ali Sera menekankan bahwa Anies Baswedan berpesan agar pemimpin harus menaati etika dalam perdebatan dan aksi saling sindirnya dengan Prabowo Subianto belakangan ini.

Perdebatan antara Anies dengan Prabowo mengenai etika berbuntut saling sindir usai debat capres perdana pada 12 Desember lalu. Waktu itu, Anies bertanya kepada Prabowo soal aspek etis putusan Mahkamah Konstitusi yang meloloskan cawapresnya, Gibran Rakabuming Raka.

Dalam acara internal Partai Gerindra, seloroh Prabowo diduga menyindir Anies mengenai pertanyaan tersebut. Prabowo kemudian viral karena mengucapkan “ndasmu etik” yang oleh sebagian kalangan dianggap kasar.

Baca Juga: Dikritik karena Ndasmu Etik, Prabowo: Orang Banyumas Biasa Bicara seperti Itu

Mardani menyebut Anies berupaya menekankan bahwa etika menjadi dasar dan panduan utama bagi seorang negarawan.

Politikus Partai Keadilan Sejahteran (PKS) tersebut menyatakan bahwa sanksi etik yang diterima para hakim konstitusi yang mengubah syarat administrasi capres-cawapres “jauh lebih berat.”

"Apa yang terjadi di MK, semua mahfum bahwa ada sesuatu masalah dengan etika, karena itu Majelis Kehormatan (MKMK) menurunkan hukuman dalam bentuk etika. Dan bagi negarawan, hukuman etika jauh lebih berat,” kata Mardani dalam program “Kompas Petang” Kompas TV, Minggu (17/12/2023).

"Karena dengan etika itu ada moral yang dibawanya. Bukan sekadar teknokrasi, bukan sekadar bagaimana birokrasi, tapi etika, etika, dan etika. Dan etika itu prinsip, nilai, kebenaran yang mahal harganya,” ujarnya.

Juru bicara Tim Pemenangan Prabowo Subianto, Wihadi Wiyanto menanggapi kritik pihak Anies dengan menyebut keputusan MK sudah ditetapkan dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengesahkan paslon.

Wihadi pun mempertanyakan apa yang masih dipermasalahkan pihak Anies Baswedan mengenai putusan MK. Ia juga menyebut putusan MKMK yang menyanksi Anwar Usman dan hakim konstitusi lain hanya berdasarkan “dugaan.”

"Yang disampaikan oleh Anies mengenai masalah etika, itu problemnya yang mana? Karena kalau kita melihat keputusan MK itu tidak ada mengatakan ada etika,” kata Wihadi.

“Dan keputusan MKMK itu tidak ada bukti-buktinya. Saya kira ini sesuatu hal yang memang sangat lucu, sehingga kalau kita lihat yang dimaksud (pelanggaran) etika itu etika yang di mananya?" ujarnya.

Mardani kemudian menanggapi bahwa inti dari pernyataan Anies adalah pentingnya pemimpin untuk menjaga etika. Ia menyebut capres nomor urut 1 itu mengajak kandidat lain untuk menegakkan etika.

"Karena di negeri ini, Pak Wihadi sangat paham nanti, kalau ada masalah, kita buat hukum, nah hukumnya terus diakalin,” kata Mardani.

“Padahal akarnya itu etika. Makanya garis bawah etika Mas Anies itu negara akan bebas, akan bersih, akan kuat kalau etika pemimpinnya terjaga,” ujarnya.

Sementara itu, Dosen Ilmu Politik Universitas Paramadina Ahmad Khoirul Umam menyebut pihak Anies dan Prabowo berbeda pemaknaan dalam menyikapi putusan MK dan MKMK.

Ahmad mengakui bahwa secara legal-formal, kontroversi mengenai pengubahan syarat usia capres-cawapres itu telah selesai.

Ahmad pun menyatakan bahwa Prabowo harus lebih mengontrol ucapannya agar tidak menggerus basis elektoral jelang Pilpres 2024 mendatang.

"Kalau tidak dimitigasi, ini bisa menggerus basis elektoral Prabowo, tetapi kalau bisa dimitigasi dengan klarifikasi, berbagai statement, saya kira bisa dilakukan langkah-langkah percepatan untuk mengurangi titik disruptif dari statement ini,” katanya.

Baca Juga: Timnas Amin Bantah TGUPP DKI Anies Diisi Orang Dalam: Bisa Dicek ke Pemprov