Survei Litbang Kompas: Tingkat Kepuasan Kinerja Penegakan Hukum Pemerintahan Jokowi Merosot

Di lima aspek penilaian dalam bidang kerja penegakan hukum, tidak ada satu aspek pun yang membaik. 

Akan tetapi, dari aspek-aspek yang dinilai, pemberantasan suap dan jual beli hukum jadi yang paling buruk di mata masyarakat.

Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah di aspek ini hanya sedikit berada di kisaran angka 39 persen. 

Minimnya penilaian pada aspek ini sejalan dengan apresiasi pada aspek pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. 

Baca Juga: Ganjar akan Copot Menteri yang Korupsi, Sebut Zaken Kabinet Tak Terlaksana Kalau Pemimpin Terlibat

Hasil survei menunjukkan, baru 52 persen responden yang merasa puas terhadap kinerja pada aspek tersebut.

"Di luar dua aspek itu, penuntasan kasus hukum jadi aspek dengan apresiasi yang masih relatif terjaga," tutur Rangga.

Selain itu, kata Rangga, apresiasi masih cukup tinggi diberikan pada aspek kesamaan perlakuan di mata hukum.

Survei periodik melalui wawancara tatap muka ini diselenggarakan Litbang Kompas pada 4 Desember 2023. Sebanyak 1.364 responden dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi di Indonesia. 

Metode penelitian ini memiliki tingkat kepercayaan 95 persen serta margin of error penelitian kurang lebih 2,65 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana. Meskipun demikian, kesalahan di luar pemilihan sampel dimungkinkan terjadi. Survei dibiayai sepenuhnya oleh Harian Kompas.