Sukses Tingkatkan Kesejahteraan Nelayan di Nias Utara, ASN Ini Diberi Satyalancana Wira Karya

JAKARTA, KOMPAS TV - Pada puncak peringatan Hari Nusantara yang berlangsung di Tidore, Maluku Utara, Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, menyerahkan tanda kehormatan kepada 9 Kepala Daerah dan 1 Kepala Dinas yang layak menerima Satyalancana Wira Karya, pada Rabu (13/12/2023).

Salah satunya adalah Sabar Jaya Telaumbanua, seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Nias Utara yang dihargai atas dedikasinya dalam Bidang Pemerintahan dalam Pengelolaan, Pengembangan, dan Pembangunan Kelautan pada tahun anggaran 2022.

Seremoni tersebut mencerminkan pengakuan pemerintah terhadap kontribusi luar biasa mereka dalam memajukan sektor kelautan.

Sabar Jaya diakui berhasil meningkatkan kesejahteraan nelayan di Kabupaten Nias Utara. Upayanya terfokus pada memberikan nilai tambah pada hasil tangkapan nelayan, salah satunya melalui proses pengasapan ikan.

“Kami dianggap berhasil menyediakan sarana pengasapan ikan yang meningkatkan nilai tambah dan nilai jual komoditas perikanan sehingga mengangkat perekonomian masyarakat pesisir di Kabupaten Nias Utara menjadi lebih sejahtera,” kata Sabar Jaya.

Baca Juga: Beri Penghargaan pada Daerah yang Berinovasi, Kemendagri Gelar 'Innovative Government Award 2023'!

Di samping itu, melalui berbagai pendampingan, Kabupaten Nias Utara berhasil meningkatkan produksi perikanan tangkapnya dengan cara yang signifikan. Bahkan, mereka berhasil mengekspor hasil tangkapan ikan ke luar negeri, menggunakan pintu utama ekspor di Jakarta.

 

Upaya ini tidak hanya berdampak positif pada tingkat produksi lokal tetapi juga membuka peluang pasar internasional bagi produk perikanan daerah tersebut.

Berikut adalah nama-nama penerima tanda kehormatan berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 20/TK/Tahun 2023;

1. Khofifah Indar Parawansa, selaku Gubernur Jawa Timur,
2. H. Sutarmidji, SH, M.Hum, selaku Gubernur Kalimantan Barat,
3. Achmad Fauzi, SH, MH, selaku Bupati Sumenep,
4. H. Mochamad Nur Arifin, selaku Bupati Trenggalek,
5. Ipuk Fiestiandani Azwar Anas, selaku Bupati Banyuwangi,
6. H. Haliana, SE, selaku Bupati Wakatobi,
7. Dr. H. Ilham Syah Azikin, M.Si, selaku Bupati Bantaeng, Sulawesi Selatan, untuk masa jabatan 2018-2023,
8. H. Muh. Basli Ali, selaku Bupati Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan, untuk periode 2020-2024,
9. Drs. H. M. Judas Amir, MH, selaku Wali Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan, selama periode 2018-2023,
10. Sabar Jaya Telaumbanua, S.Pi, M.Si, selaku Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Nias Utara, Provinsi Sumatera Utara, sejak tahun 2017 hingga saat ini.

Penghargaan ini menegaskan dedikasi mereka dalam kontribusi yang luar biasa terhadap pembangunan dan pelayanan masyarakat di tingkat daerah.

Baca Juga: Dinas Perikanan Pemkab Nias Utara Pantau Pencemaran Laut

Sabar mengungkapkan bahwa penerimaan penghargaannya merupakan hasil dari arahan dan dorongan berkelanjutan yang diberikan oleh pimpinannya. Ia menegaskan bahwa penghargaan ini mencerminkan keberhasilan Pemerintah Kabupaten Nias Utara secara keseluruhan.

"Saya sangat berterima kasih kepada Bapak Bupati Nias Utara Amizaro Waruwu beserta Wakil Bupati Nias Utara Yusman Zega, dan Bapak Sekda Nias Utara dan seluruh jajaran pemerintahan yang terus membimbing dan mendukung saya. Penghargaan ini juga adalah keberhasilan pemerintah Kabupaten Nias Utara,” ungkapnya.

Bagi ayah yang memiliki empat anak ini, penghargaan yang diterimanya menjadi pemicu untuk terus berdedikasi. Menurutnya, Kepulauan Nias, terutama Kabupaten Nias Utara, memerlukan perhatian khusus dari pemerintah pusat agar dapat mengatasi ketertinggalan masyarakat di daerah tersebut.

“Apalagi status Kepulauan Nias sebagai daerah tertinggal, terluar, dan terdepan (3T). Semoga pembangunan yang sudah dimulai oleh pemerintah pusat terus berkesinambungan pada tahun berikutnya,” lanjutnya.

Sabar menekankan bahwa pemerintah pusat perlu memberikan perhatian terhadap kondisi para nelayan yang terpapar dampak pencemaran aspal akibat tumpahan dari kapal di perairan Nias Utara.

Baca Juga: Momen Gibran Blusukan ke Pasar Ikan Muara Baru, Dengar Aspirasi Para Nelayan

Dampak pencemaran aspal oleh kapal bendera Gabon sangat merugikan para nelayan karena hasil tangkapan mereka mengalami penurunan yang signifikan.

Tidak hanya itu, keberlanjutan biota laut pun juga terancam karena pencemaran aspal telah menyebar hingga radius lebih dari 70 km, sehingga menghadirkan ancaman serius terhadap kehidupan laut di wilayah tersebut.

Pemerintah pusat saat ini memfokuskan perhatiannya pada isu utama, yaitu upaya pemulihan lingkungan dan pemberian kompensasi terhadap kerusakan lingkungan serta dampak ekonomi yang dialami para nelayan.

Sabar mengakui bahwa pemerintah pusat telah memulai pembangunan berbagai infrastruktur di Nias, termasuk pembangunan jalan dan jembatan.

“Kondisi infrastruktur perlu terus ditingkatkan. Utamanya jalan daerah yang rusak hendaknya bisa segera diperbaiki. Semoga paket Inpres Jalan Daerah (IJD) bisa lebih menyeluruh lagi diberikan khususnya untuk jalan-jalan di Kabupaten Nias Utara." jelasnya.