Amnesty International Indonesia Belum Lihat Kebijakan Konkret 3 Capres soal Penegakan HAM

Prabowo saat debat menilai masalah yang terjadi di Papua tidak terlepas dari separatisme serta keterlibatan pihak luar. 

Program Prabowo dalam mengatasi permasalahan di Papua yakni penegakan hukum, memperkuat aparat di Papua, dan juga mempercepat pembangunan ekonomi.

Menurut Usman, pandangan Prabowo soal perkuat aparat hingga pendekatan ekonomi membuat kekerasan dan konflik di Papua tidak pernah berhenti.

Kajian terbaru Lemhanas menunjukkan pertumbuhan ekonomi gagal meredam kekerasan dan konflik.

"Solusi dialog perlu dalam mengakhiri tren kekerasan, konflik, dan pelanggaran HAM di Papua. Itu aspirasi orang asli Papua. Sayang belum terdengar kebijakan pengungsi internal, pembebasan sandera pilot Selandia Baru, penguatan MRP, dan pengadilan HAM di Papua. Itu mendesak," ujar Usman. 

Baca Juga: Jubir TKN Prabowo-Gibran Sebut Isu Pelanggaran HAM seperti Kaset Rusak yang Diputar Tiap 5 Tahun

Lebih lanjut Usman menilai, para kandidat Capres menyebut kekerasan, intimidasi aparat dan kasus-kasus pelanggaran HAM yang tidak jelas. 

Tapi belum terdengar kebijakan yang kuat untuk akhiri siklus impunitas dan akuntabilitas aparat melalui revisi UU Peradilan Militer.

Begitu juga soal penyelesaian 12 kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang masih menjadi pekerjaan rumah. 

Sebab hingga kini belum ditangani dengan baik. Perlu kebijakan bukan hanya dari pemerintah tapi juga DPR. 

"Bagaimana Anies mewujudkan janji mengatasi konflik di Papua dengan dialog dan menghapus kriminalisasi atas kritik? Lalu bagaimana Ganjar akan mengatasi kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu? Juga tidak kalah penting bagaimana Prabowo akan menempatkan HAM sebagai salah satu prioritas pemerintahannya?" ujar Usman 

"Kandidat harus menindaklanjuti janji-janji dan komitmen mereka berupa preferensi kebijakan yang kuat untuk memperbaiki situasi dan penegakan HAM di Indonesia," pungkas Usman.