Amnesty International Indonesia Belum Lihat Kebijakan Konkret 3 Capres soal Penegakan HAM

JAKARTA, KOMPAS.TV - Amnesty International Indonesia mengkritisi tidak ada kebijakan konkret dari ketiga Capres terkait penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Tanah Air. 

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid menilai, saat debat pertama, ketiga kandidat capres hanya menyampaikan janji soal penegakan HAM. 

Namun kebijakan dalam penegakan HAM tidak dipaparkan dengan gamblang. Salah satunya mengenai penguatan Komnas HAM.

Menurut Usman, selama 10 tahun terakhir, Komnas HAM terlihat tanpa dukungan pemerintah dan DPR.

Akibatnya, hasil-hasil penyelidikan Komnas HAM berujung tanpa penyelesaian yang benar dan adil. 

"Kasus-kasus yang disebut seperti Kanjuruhan, KM50, hingga kematian Harun Al-Rasyid adalah contoh lemahnya Komnas HAM dan dukungan negara," ujar Usman dalam keterangan tertulisnya, Rabu (13/12/2023).

Baca Juga: Ganjar Tanya Prabowo soal 12 Pelanggaran HAM Berat di Indonesia

Selain tidak ada penegasan mengenai penguatan Komnas HAM, ketiga Capres dinilai Usman juga tidak memberi solusi mengenai pelanggaran HAM akibat pembangunan pro-investasi dengan mengorbankan warga sipil.

Padahal, ketiga Capres dalam debat pertama memaparkan bagaimana upaya memajukan kesejahteraan sosial melalui pembangunan tanpa mengorbankan hak asasi warga.

Namun, penyelesaian pelanggaran hak warga sipil yang tergerus pembangunan seperti di Rempang, Nagari Air Bangis, Rembang, Wadas, Halmahera hingga Flores luput menjadi sorotan. 

"Para kandidat menyebut kekerasan, intimidasi aparat dan kasus-kasus pelanggaran HAM yang tak jelas. Tapi belum terdengar kebijakan yang kuat untuk akhiri siklus impunitas dan akuntabilitas aparat seperti melalui revisi UU Peradilan Militer," ujar Usman. 

Usman juga mengkritik pernyataan Prabowo Subianto menyikapi permasalahan yang terjadi di tanah Papua.

Baca Juga: Tanggapi Jawaban Prabowo Soal Pelanggaran HAM di Papua, Anies: Masalahnya Bukan Kekerasan