JAKARTA, KOMPAS.TV- Pemerintah berencana membuka rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap tiga bulan sekali, lebih cepat dari yang biasanya dilakukan setiap satu tahun atau dua tahun sekali.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Azwar Anas mengatakan, perubahan rekrutmen ASN itu sesuai dengan tujuh agenda reformasi dan transformasi sesuai Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN.
“Pertama, transformasi rekrutmen dan jabatan ASN, jadi ke depan rekrutmen tidak ritual dua atau satu tahunan, karena tiap tiga bulan akan ada rekrutmen ASN,” kata Anas di Badung, Bali, Selasa (5/12/2023).
Anas menjelaskan, selama ini terjadi ketidaksesuaian antara jumlah PNS yang pensiun dengan jumlah PNS yang direkrut. Misalnya pada bulan Januari ada PNS yang pensiun dan dua tahun kemudian baru dilakukan perekrutan ASN.
Baca Juga: MenPANRB Jamin Rekrutmen Nakes Jalan Terus karena Tak Bisa Digantikan Teknologi Digital
Sehingga yang terjadi adalah pengangkatan tenaga honorer.
“Jadi dari sekarang bisa di daftar siapa yang pensiun, kita akan rekrut tiga bulan sekali, kita sedang koordinasi tingkat tinggi dengan kementerian/lembaga, sehingga yang kosong tidak diisi honorer tapi langsung ASN,” ujar Anas seperti dikutip dari Antara.
Di sisi lain, seiring dengan digitalisasi di pemerintahan, jumlah ASN yang direkrut memang tak sebanding dengan jumlah yang pensiun.
Anas menyebut contoh di Kemenkeu jika terdapat 600 orang yang pensiun maka hanya 200 orang yang diterima. Lantaran posisi tenaga teknis akan dirampingkan dengan digitalisasi.
Baca Juga: Kemenag Buka Seleksi Petugas Haji 2024, Simak Jadwal dan Persyaratannya
Ini juga menjadi upaya Kementerian PANRB menata tenaga non-ASN atau honorer, karena hingga Desember 2024 mereka ditarget menata 2,3 juta tenaga honorer yang tidak dapat ditambah lagi.
KemenPANRB juga akan mengefisienkan struktur lewat perampingan eselon dua, dengan mengurangi sekitar 1.200 tenaga atau menghemat biaya birokrasi sampai Rp8 triliun.
Mulai 2024 nanti, Kementerian PANRB berencana membuka rekrutmen besar-besaran pada formasi digital yang menyasar lulusan baru, dimana mereka akan fokus menangani digitalisasi birokrasi, namun terbatas pada posisi yang pertumbuhannya positif bukan tenaga teknis.
“Kita sudah petakan mana yang positif growth mana zero growth. Ada banyak formasi usulan kepala daerah tidak disetujui karena yang diminta perawat tapi yang diusulkan tenaga teknis di puskesmas," terang Anas.
Baca Juga: Heru Budi Yakin Nasib Jakarta Baik-Baik Saja meski Tak Lagi Jadi Ibu Kota
"Jadi yang masih positif tenaga guru, dosen, sektor kesehatan, yang tidak boleh nambah tenaga teknis fungsional, begitu juga teknis pelaksana karena sebagian diganti digital,” sambungnya.
Mantan Bupati Banyuwangi itu juga menjamin UU ASN yang baru diresmikan memberi kesempatan untuk banyam terobosan.
ASN akan jadi lebih lincah, seperti misalnya seseorang dapat menempati jabatan kepala dinas dengan mengikuti job training di BUMN terbaik dalam waktu tertentu sehingga tidak melulu mengikuti diklat.
“Jadi rekrutmen ASN 2024 nanti kita akan konsultasi dulu dengan bapak presiden, tapi bulan kemarin kami telah menyampaikan bahwa ada banyak fresh graduate yang bisa mengisi posisi-posisi dalam rangka percepatan transformasi birokrasi salah satunya adalah talenta-talenta digital, dan akuntan,” jelasnya.
Sumber : Antara
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.