KPU Tegaskan Format Baru Debat Capres-Cawapres Sesuai UU Pemilu, Hanya Saling Dampingi

JAKARTA, KOMPAS.TV - Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan format baru dari pelaksanaan debat calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) sesuai Undang-Undang (UU) Pemilu.

Anggota KPU Idham Holik menerangkan, pelaksanaan debat capres-cawapres pada Pilpres 2024 tersebut sesuai dengan Peraturan KPU No. 15 tahun 2023 Pasal 50 Ayat (1).

Berbeda dari debat capres-cawapres sebelumnya, KPU akan menyampaikan kepada tim kampanye untuk menghadirkan semua pasangan calon (paslon) dalam setiap sesi debat. 

Sementara itu, proporsi bicara capres maupun cawapres saat pelaksanaan debat akan disesuaikan dengan konteks.

"Rencananya akan didampingi oleh pasangan masing-masing. Misalnya, pada saat debat capres, aktor utamanya adalah capres itu sendiri dalam menyampaikan pendalaman materi visi, misi, dan program pencalonan. Dalam debat ini, cawapres hanya mendampingi saja," jelas Idham, Sabtu (2/12/2023).

Idham menegaskan, perubahan format debat tersebut tidak melanggar perundang-undangan. 

Baca Juga: Begini Respons Muhaimin, Mahfud MD, dan Gibran Soal Perubahan Format Debat Cawapres

Ia menjelaskan, pada 29 November 2023 KPU juga sudah mengadakan rapat dengan ketiga tim kampanye pasangan calon.

Selain itu, KPU juga mengundang perwakilan media siaran rapat untuk mendengarkan penjelasan rencana pelaksanaan debat pasangan calon pada 30 November.

"Hal ini tidak keluar dari substansi norma Pasal 277 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 277 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 juncto Pasal 50 ayat (1) Peraturan KPU No. 15 Tahun 2023," kata Idham.

Idham memastikan debat capres dilaksanakan sebanyak tiga kali, sedangkan debat cawapres dilaksanakan dua kali.

"Capres itu tiga kali dan cawapres dua kali," ungkapnya, dilansir dari Antara.

Sebelumnya, beredar isu bahwa KPU meniadakan debat cawapres di Pilpres 2024 usai pengumuman perubahan format debat. KPU meniadakan sesi khusus cawapres, sehingga dua pasangan calon akan selalu hadir setiap jadwal debat.

Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari menjelaskan bahwa ketentuan baru debat capres-cawapres di Pilpres 2024 itu diterapkan supaya pemilih dapat melihat sejauh mana kerja sama masing-masing capres-cawapres bahu-membahu satu sama lain dalam penampilan debat. 

"Sehingga, kemudian supaya publik makin yakin lah teamwork (kerja sama) antara capres dan cawapres dalam penampilan di debat," kata Hasyim kepada wartawan, Kamis (30/11/2023).

Baca Juga: Debat Cawapres Ditiadakan, SETARA Institute: KPU Dicurigai Tunduk pada Intervensi Politik Eksternal

KPU pun telah menetapkan tema khusus untuk setiap sesi debat. Debat pertama pada 12 Desember 2023 akan membahas hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), pemerintahan, pemberantasan korupsi, dan penguatan demokrasi.

Debat kedua pada 22 Desember 2023 akan mengusung tema pertahanan, keamanan, geopolitik, dan hubungan internasional.

Tema debat ketiga pada 7 Januari 2024 mencakup ekonomi (kerakyatan dan digital), kesejahteraan sosial, investasi, perdagangan, pajak (digital), keuangan, pengelolaan APBN.

Debat keempat pada 21 Januari 2024 akan membahas energi, sumber daya alam (SDA), SMN, pajak karbon, lingkungan hidup dan agraria, serta masyarakat adat.

Debat terakhir pada 4 Februari 2024 akan fokus pada teknologi informasi, peningkatan pelayanan publik, hoaks, intoleransi, pendidikan, kesehatan (post-COVID Society), dan ketenagakerjaan.

Tema-tema tersebut merujuk pada visi nasional dalam Pembukaan Undang Undang Dasar (UUD) Republik Indonesia 1945 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).