Data Pemilih untuk Pilpres 2024 Diduga Bocor, KPU Sebut Tim Gabungan Langsung Telusuri

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjelaskan bahwa tim gabungan yang bertugas mengamankan data pemilih, saat ini, Rabu (29/11/2023) sedang melakukan penelusuran terkait dugaan kebocoran data daftar pemilih tetap (DPT).

Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengatakan, pihaknya telah mengantisipasi kebocoran data pemilih pada Pemilu 2024 dengan menggandeng sejumlah pihak, di antaranya Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

"Tim ini sejak awal bekerja sama, KPU, BSSN, Cyber Crime Mabes Polri, dan Kemenkominfo. Ini tim sedang bekerja untuk memastikan kebenaran informasi tersebut," kata Hasyim di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, (29/11/2023).

Tim gabungan itu, kata Hasyim, sedang melacak kebenaran informasi yang beredar.

Apabila ditemukan tindakan peretasan, maka tim tersebut akan melakukan tindakan lanjutan.

"Tentu akan ada tindakan-tindakan lanjutan, sedang dicek, sedang dilacak kebenaran informasi tersebut," sambungnya, dipantau dari tayangan KompasTV.

Ia menerangkan, tim keamanan siber itu juga langsung bergerak menelusuri dugaan peretasan data DPT.

Baca Juga: KPU Gandeng Satgas Siber untuk Pastikan Keamanan Data Pemilih: Telusuri Dugaan Pembobolan

Hasyim juga mengungkapkan, banyak pihak lain yang memiliki data DPT, tak hanya KPU.

"Tetapi data itu memang di luar itu banyak yang megang, bukan cuma KPU," terangnya.

Menurut Hasyim, pihaknya memberikan data DPT softcopy kepada partai politik peserta pemilu 2024 serta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sesuai amanat Undang-Undang (UU) Pemilu.

Sebelumnya, peretas dengan nama anonim "Jimbo" mengklaim telah meretas situs kpu.go.id dan berhasil mendapatkan data pemilih dari situs KPU RI. 

"Jimbo" membagikan 500 ribu data contoh hasil retasan melalui situs BreachForums yang kerap digunakan untuk jual-beli data ilegal hasil curian. 

Di dalam data yang diduga bocor itu, "Jimbo" mengklaim telah mendapatkan data pribadi.

Di antaranya nomor induk kependudukan (NIK), nama lengkap, jenis kelamin, tanggal lahir, tempat lahir, status pernikahan, alamat lengkap, RT, RW, sampai kode kelurahan, kecamatan dan kabupaten serta Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Baca Juga: KPU Ungkap Distribusi Logistik Pemilu 2024 sudah 90 Persen: Surat Suara Capai 1 Miliar Lembar

Jimbo menawarkan data yang diduga hasil peretasan tersebut di situs gelap dengan harga 74.000 dollar Amerika Serikat atau sekitar Rp1,2 miliar. 

Ia juga membagikan beberapa tangkapan layar dari website https://cekdptonline.kpu.go.id/ untuk meyakinkan kebenaran data yang dicuri itu.

Dalam unggahan di situs gelap itu, "Jimbo" juga mengaku menemukan lebih dari 204 juta data unik, tepatnya 204.807.203 data. 

Angka tersebut hampir sama dengan jumlah pemilih dalam DPT KPU yang mencapai 204.807.222 pemilih dari 514 kabupaten/kota di Indonesia dan 128 negara perwakilan.