Jawaban Jokowi soal Kritik Anies Pembangunan IKN Enggak Nyambung dengan Tujuan Pemerataan

JAKARTA, KOMPAS.TV - Presiden Joko Widodo atau Jokowi memberi penjelasan mengenai pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur untuk pemerataan pembangunan.

Selama ini pembangunan hanya berfokus di pulau Jawa. Bahkan dari 17.000 pulau di Indonesia 58 persen Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia hanya dihasilkan dari pulau Jawa. 

Dengan adanya Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur, diharapkan pembangunan di luar pulau Jawa semakin terdorong. 

"Kita tidak ingin Jawa sentris, ingin Indonesia sentris. Ada di pulau lain juga pertumbuhan ekonomi, di pulau lain selain Jawa juga ada titik titik pertumbuhan ekonomi baru. Yang kita harapkan itu," ujar Presiden Jokowi usai menghadiri acara gerakan tanam pohon bersama di Hutan Kota JIEP, Pulo Gadung, Jakarta Timur, Rabu (29/11/2023).

Presiden menambahkan untuk mewujudkan pemerataan penduduk dan pertumbuhan ekonomi serta pembangunan di luar pulau Jawa memang membutuhkan waktu jangka panjang. 

Baca Juga: Jokowi Tanggapi Kritikan Anies Soal IKN Timbulkan Ketimpangan Baru

Untuk itu pembangunan ibu kota negara baru di Kalimantan Timur sebagai tonggak awal tujuan pemerataan pembangunan, ekonomi dan penduduk di luar pulau Jawa. 

"Pemerataan ekonomi, pemerataan penduduk, menumbuhkan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru, arahnya ke sana. Tapi tidak sehari dua hari, setahun dua tahun, jangka panjang," ujar Jokowi, dikutip dari laporan jurnalis KompasTV.

Lebih lanjut Jokowi tidak keberatan jika ada pihak berpendapat pembangunan IKN malah menumbuhkan ketimpangan baru lantaran tujuan pemerataan dengan langkah yang dikerjakan tidak sejalan.

Begitu juga dengan gagasan untuk tidak perlu pindah Ibu Kota Negara dari Jakarta ke IKN di Kalimantan Timur.

Namun Jokowi mengingatkan pembangunan IKN sudah disahkan dalam Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. 

Baca Juga: Beda dari PKS, Cak Imin Bilang Begini soal IKN

"Ya itu pendapat kan boleh. Menyampaikan opini silakan, cuma IKN itu kan udah ada UU-nya. Sudah ada UU-nya," ujar Jokowi. 

Sebelumnya Capres nomor urut 1, Anies Baswedan menilai program membangun ibu kota negara baru tidak akan menghasilkan pemerataan. 

Menurutnya, pembangunan kota baru hanya membuat ketimpangan dengan daerah sekitarnya, karena IKN nantinya akan menjadi sebuah kota baru yang timpang dengan daerah-daerah di sekitarnya. 

Anies menyebutkan, jika tujuan IKN memeratakan pembangunan Indonesia, yang harus dilakukan ialah membangun kota kecil menjadi menengah dan menengah menjadi besar di Indonesia.

"Jadi antara tujuan mau memeratakan Indonesia tidak, kalau mau memeratakan Indonesia, maka bangun kota kecil jadi menengah, kota menengah menjadi besar di seluruh wilayah Indonesia, bukan hanya membangun satu kota di tengah-tengah hutan," ucapnya.

Baca Juga: Alasan PKS Tolak Pindahkan Ibu Kota ke IKN: Pasangan AMIN Gagas 14 Kota Jadi The New Jakarta

Anies menjelaskan jika ingin membangun kesetaraan dan pemerataan, sebaiknya diarahkan membangun seluruh kota di Indonesia, dari dari kota kecil ke kota menangah, dan dari kota menangah menjadi besar. Bukan malah membangun satu kota yang akan membuat ketimpangan baru di daerah sekitarnya. 

"Kalau mau memeratakan Indonesia, maka bangun kota kecil jadi menengah, kota menengah menjadi besar di seluruh wilayah Indonesia, bukan hanya membangun satu kota di tengah-tengah hutan," ujar dia saat saat acara dialog terbuka Muhammadiyah di UMS Surakarta, Rabu (22/11) pekan lalu.

"Karena membangun satu kota di tengah hutan itu sesungguhnya menimbulkan ketimpangan yang baru. Jadi antara tujuan dengan langkah yang dikerjakan itu nggak nyambung. Menurut kami langkahnya bukan dengan membangun satu kota, tapi justru dengan membesarkan seluruh kota yang ada di seluruh Indonesia," sambung Anies.