TKN Prabowo-Gibran Jawab Ketum PDI-P: Kekuasaan Hari Ini Dibentuk Megawati Sendiri Selama 10 Tahun

JAKARTA, KOMPAS.TV - Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka buka suara menanggapi pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan atau PDI-P Megawati Soekarnoputri yang menyebut penguasa saat ini bertindak seperti penguasa di masa Orde Baru.

Terkait pernyataan Megawati tersebut, Sekretaris TKN Prabowo-Gibran, Nusron Wahid, mengatakan bahwa kekuasaan yang ada saat ini sejatinya dibentuk oleh Megawati sendiri selama 10 tahun. Sebab, Jokowi menjadi presiden diusung oleh PDI-P sejak 2014.

"Kekuasaan hari ini itu dibentuk oleh Ibu Megawati sendiri selama 10 tahun, karena Pak Jokowi pada Pemilu Presiden 2014 diusung oleh PDI-P,” kata Nusron saat ditemui di Media Center TKN Prabowo-Gibran, Jakarta, Selasa (28/11/2023).

Baca Juga: Peneliti Sebut Komentar Orde Baru Wujud Insekuritas Megawati-PDI-P: Oposisi Merasakannya sejak Dulu

“Dan didukung ramai-ramai, termasuk kami juga mendukung. Dan pada tahun 2019 juga didukung oleh PDI-P.”

Oleh karena itu, Nusron justru balik bertanya, siapa penguasa yang dimaksud oleh Megawati yang menyebut penguasa saat ini bertindak seperti penguasa di era Orde Baru.

Selain itu, lanjut Nusron, jika saat ini disebut kembali ke masa Orde Baru, pasti kekuasaannya tersentralisasi hanya di tangan satu partai.

"Dulu zaman Orde Baru kekuasaan itu hanya satu partai. Sekarang apakah ciri-ciri itu ada dalam diri Pak Jokowi? Tidak ada. Kekuasaan ini terdesentralisasi ke berbagai partai. Menko Perekonomian-nya dari Golkar. Menteri Aparatur Negaranya dari PDI-P," tuturnya dikutip dari Kompas.com.

"Jadi, kalau kemudian dikatakan mirip Orde Baru karena ada mobilisasi ASN, yang paling bertanggung jawab terhadap mobilisasi ASN, yang bisa melakukan itu adalah Menpan-RB. Menpan-RB nya itu dari... Nah saya enggak sebut (partainya). Dari partai tertentu.”

Baca Juga: Faldo Pertanyakan Komentar Megawati Soal Orde Baru, Deddy: Waktu Soeharto Jatuh, Kamu Baru 10 Tahun

Lebih lanjut, politikus Partai Golkar itu menyoroti adanya dugaan mobilisasi oleh partai tertentu untuk memenangkan calon tertentu dengan membuat pakta integritas. Namun, Nusron enggan menyebut partai yang dimaksud.