Nusron Wahid Pertanyakan Sosok Penguasa yang Disebut Megawati Berperilaku seperti di Era Orde Baru

JAKARTA, KOMPAS.TV - Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Nusron Wahid, mempertanyakan sosok penguasa yang disebut Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri berperilaku seperti di era Orde Baru atau Orba.

Menurut Nusron, pihak yang memiliki instrumen dan mungkin untuk melakukan hal tersebut adalah partai yang berkuasa saat ini.

Baca Juga: Istana Menjawab Megawati yang Sindir Penguasa Seperti Orde Baru: Semua Orang Bisa Berpendapat

Misalnya, kata dia, dengan memiliki kursi terbanyak di DPR dan menteri terbanyak di kabinet, termasuk perangkat pemerintahan yang terafiliasi dengan partai tertentu dan mengusung calon lain.

“Pihak yang punya instrumen adalah partai yang mempunyai banyak menteri yang portofolionya digunakan untuk mendukung pasangan tertentu. Jangan karena (Presiden) Jokowi tidak mau dijadikan alat dan petugas partai, mereka kemudian menuduh ada perilaku Orba dan lain sebagainya,” kata Nusron kepada wartawan, Selasa (28/11/2023).

Dia menjelaskan, sistem seperti Orba hanya terjadi apabila ada pembungkaman suara tokoh-tokoh masyarakat.

Jika itu terjadi, kata dia, pernyataan seperti yang dilontarkan Megawati, Presiden ke-5 RI, tidak mungkin muncul ke publik. 

“Tapi hari ini kebebasan berbicara diberi hak dan keleluasaan ini menandakan pemerintahan Pak Jokowi sangat demokratis. Bahkan Pak Jokowi dihina tidak ada yang dipenjarakan,” ujarnya.

Politikus Partai Golkar itu mengaku mendapatkan informasi terkait dugaan adanya instrumen negara yang dipakai untuk menakuti rakyat atau pihak lainnya.

“Misalnya, apabila intelijen negara dipakai untuk menakuti bahkan membuat pakta integritas Pj-Pj bupati atau wali kota untuk memenangkan paslon tertentu."

"Kedua, sistem Orba bisa terjadi manakala pendamping desa, petugas-petugas Program Keluarga Harapan (PKH) dari Kemensos itu juga digunakan untuk menakuti kelompok-kelompok penerima manfaat sosial seakan-akan program itu akan dihentikan kalau tidak dukung pasangan tertentu. Hanya karena kebetulan menterinya dari partai yang bersangkutan,” ujar Nusron.

Sebelumnya, Megawati menilai pihak yang baru berkuasa saat ini ingin bertindak seperti zaman Orde Baru.

Hal itu disampaikan Megawati dalam Rapat Koordinasi Nasional Relawan Ganjar-Mahfud yang dihadiri pimpinan organ relawan pendukung se-Pulau Jawa di Jakarta International Expo (JIExpo) Kemayoran, Jakarta, Senin (27/11/2023).

Dalam pidatonya, Megawati mempertanyakan apakah boleh menekan rakyat atau memberikan sesuatu tanpa melalui aturan yang berlaku.

“Kamu mesti lihat perundangan ya. Kamu sebagai apa? Bolehkah kamu menekan rakyatmu? Bolehkah kamu memberikan apa pun juga kepada rakyatmu? Hah? Tanpa melalui perundangan yang ada di Republik Indonesia ini,” ucap Megawati, dikutip dari video KOMPAS TV.

"Lalu, keluarganya itu apa sama sih? Nggak deh. Sori ya, umpamanya polisi, emangnya keluarganya polisi juga? Ya enggaklah. Makan bakso juga, makan mi juga.”

Megawati mengaku sebetulnya ia tidak boleh mengucapkan hal semacam itu, tetapi ia melakukannya karena sudah jengkel.

Baca Juga: Saat Megawati Sebut Pihak Berkuasa saat Ini Hendak Bertindak seperti Orde Baru: Ibu Sudah Jengkel...

“Mestinya ibu nggak boleh ngomong gitu, tapi ibu udah jengkel, tahu nggak.”

“Kenapa? Republik ini penuh dengan pengorbanan, dan tahu tidak kenapa sekarang kalian yang baru berkuasa itu mau bertindak seperti waktu zaman Orde Baru,” lanjut Megawati.