Kompas TV nasional politik

Nusron Wahid Pertanyakan Sosok Penguasa yang Disebut Megawati Berperilaku seperti di Era Orde Baru

Kompas.tv - 28 November 2023, 19:45 WIB
nusron-wahid-pertanyakan-sosok-penguasa-yang-disebut-megawati-berperilaku-seperti-di-era-orde-baru
Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Nusron Wahid, di Jakarta Selatan, Senin (6/11/2023). (Sumber: Fadel Prayoga/Kompas TV)
Penulis : Fadel Prayoga | Editor : Edy A. Putra

JAKARTA, KOMPAS.TV - Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Nusron Wahid, mempertanyakan sosok penguasa yang disebut Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri berperilaku seperti di era Orde Baru atau Orba.

Menurut Nusron, pihak yang memiliki instrumen dan mungkin untuk melakukan hal tersebut adalah partai yang berkuasa saat ini.

Baca Juga: Istana Menjawab Megawati yang Sindir Penguasa Seperti Orde Baru: Semua Orang Bisa Berpendapat

Misalnya, kata dia, dengan memiliki kursi terbanyak di DPR dan menteri terbanyak di kabinet, termasuk perangkat pemerintahan yang terafiliasi dengan partai tertentu dan mengusung calon lain.

“Pihak yang punya instrumen adalah partai yang mempunyai banyak menteri yang portofolionya digunakan untuk mendukung pasangan tertentu. Jangan karena (Presiden) Jokowi tidak mau dijadikan alat dan petugas partai, mereka kemudian menuduh ada perilaku Orba dan lain sebagainya,” kata Nusron kepada wartawan, Selasa (28/11/2023).

Dia menjelaskan, sistem seperti Orba hanya terjadi apabila ada pembungkaman suara tokoh-tokoh masyarakat.

Jika itu terjadi, kata dia, pernyataan seperti yang dilontarkan Megawati, Presiden ke-5 RI, tidak mungkin muncul ke publik. 

“Tapi hari ini kebebasan berbicara diberi hak dan keleluasaan ini menandakan pemerintahan Pak Jokowi sangat demokratis. Bahkan Pak Jokowi dihina tidak ada yang dipenjarakan,” ujarnya.

Politikus Partai Golkar itu mengaku mendapatkan informasi terkait dugaan adanya instrumen negara yang dipakai untuk menakuti rakyat atau pihak lainnya.

“Misalnya, apabila intelijen negara dipakai untuk menakuti bahkan membuat pakta integritas Pj-Pj bupati atau wali kota untuk memenangkan paslon tertentu."




Sumber : Kompas TV




BERITA LAINNYA



FOLLOW US




Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.


VIDEO TERPOPULER

Close Ads x